Liputan6.com, Jakarta - Langkah aktif pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membangun negeri ini berdampak positif pada peningkatan realisasi investasi ke Indonesia.
Pada tiga periode semester pelaporan data yaitu Januari 2015-Juni 2016 tercatat kenaikan signifikan realisasi investasi yang bersumber pada Penanaman Modal Asing (PMA) yakni sebesar Rp 453,8 triliun.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, kenaikan investasi yang dicapai tersebut akan terus ditingkatkan dengan melakukan penajaman dari sisi deregulasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
Advertisement
Artikel mengenai kenaikan investasi pemodal asing di Indonesia tersebut menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada beberapa artikel lain yang layak untuk disimak.
Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Rabu (26/10/2016) pagi:
1. Ini Capaian Investasi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK
Pada tiga periode semester pelaporan data yaitu Januari 2015-Juni 2016 tercatat kenaikan signifikan realisasi investasi yang bersumber pada Penanaman Modal Asing (PMA) yakni sebesar Rp 453,8 triliun, naik 32,5 persen bila dibandingkan dengan tiga periode semester sebelumnya, periode Juni 2013-Desember 2014 yang berada di level Rp 342,4 triliun.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, kenaikan investasi yang dicapai tersebut akan terus ditingkatkan dengan melakukan penajaman dari sisi deregulasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
“Pelayanan publik kepada investor menjadi ujung tombak dari upaya pemerintah untuk terus memperbaiki iklim investasi,” ujarnya saat Konferensi Pers Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Kantor Kepala Staf Presiden, Jakarta, Selasa (25/10/2016).
Berita selengkapnya baca di sini.
2. Menteri PANRB: Ada Lembaga Tak Ada Kerjaan tapi Digaji
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, mengaku telah melakukan penataan kementerian dan lembaga dalam dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Hasilnya, Kementerian PANRB berhasil mengurangi 28 struktur Eselon I dan membubarkan beberapa Lembaga Non Struktural (LNS).
"Sebanyak 10 Lembaga Non Struktural kami bubarkan di 2014. Lalu dua Lembaga Non Struktural lagi di 2015 dan lanjutan evaluasi. Karena ini lembaganya ada, tapi kerjanya tidak ada dan dibayar terus," ucap Asman saat konferensi pers Dua Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK di kantor Kepala Staf Presiden, Jakarta, Selasa (25/10/2016).
Berita selengkapnya baca di sini.
3. Kurangi Utang, Ini Taktik Sri Mulyani Biayai Belanja Negara
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak di tahun depan agar dapat membiayai belanja negara sebesar Rp 2.075 triliun dari penerimaan pajak, dan tidak hanya mengandalkan utang.
Ia pun menegaskan, pemerintah tidak akan menarik utang di awal (front loading) dengan nilai sebesar tahun ini.
Sri Mulyani menjelaskan, kondisi pelemahan ekonomi nasional justru semakin tertekan dengan kenaikan target penerimaan pajak dan bea cukai tahun lalu, sehingga pengumpulan pajak di akhir 2015 tidak maksimal. Hal ini berimbas terhadap kinerja kuartal I 2016.