Pemerintah Punya PR Benahi Tata Ruang untuk Genjot Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan masalah tata ruang di Tanah Air. Hal itu dinilai perlu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Ketua Umum IAP Indonesia periode 2013-2016 Ir. Bernardus Djojoputro mengatakan, konflik mengenai tata ruang semakin banyak terjadi belakangan ini. Konflik tersebut disebabkan oleh kendala pengelolaan tata ruang lintas sektor yang tidak efektif.

“Konflik tata ruang antar sektor yang berkepanjangan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, investasi dan pembangunan infrastruktur. Perpres No. 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang meliputi 250 proyek nasional dan 30 proyek prioritas juga mengalami kendala aspek aturan tata ruang,” kata Bernardus Djojoputro dalam keterangannya, Jumat (4/11/2016)

Bernardus Djojoputro menambahkan, salah satu persoalan yang ada adalah tumpang-tindih pengaturan lahan serta masih terfokusnya penerjemahan ruang pada daratan.

"Hal ini menyebabkan adanya kekosongan aturan, norma hingga petunjuk pelaksanaan terhadap dimensi ruang tanah, bawah tanah, laut, bawah laut, udara hingga ruang budaya,” tambahnya.

IAP juga meminta pemerintah agar mempertegas komitmennya dalam menyelenggarakan manajemen perkotaan dan pedesaan. Menurut Bernardus, hingga saat ini belum terlihat langkah-langkah nyata pemerintah berkaitan dengan agenda perkotaan, tata ruang maupun desa yang dikaitkan dengan visi 20-30 tahun ke depan.

“Kita belum melihat bagaimana pemerintah secara eksplisit memasukkan agenda carrying capacity, pengentasan kemiskinan, pengurangan kawasan kumuh, penyediaan air bersih kepada masyarakat maupun penyediaan perumahan rakyat,” kata Bernardus .

Untuk itu, IAP melalui Kongres ke-XI menggelar dialog “Indonesian Planning Outlook 2017”, sebagai upaya memberikan masukan kepada pemerintah. Dalam dialog tersebut IAP menghadirkan semua pemangku kepentingan di bidang perencanaan tata ruang.

Sejumlah menteri Kabinet Kerja hadir sebagai narasumber seperti Menteri Agraria dan Tata Ruang Dr. Sofyan A. Djalil, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar. Dialog tersebut dikemas dalam sesi “ministerial dialogue, Indonesia Planning Outlook 2017”.

Banyak isu strategis yang akan mendapat sorotan dalam Indonesian Planning Outlook 2017. “Keseluruhan narasumber itu dihadirkan guna memperoleh diskusi yang menyeluruh baik di tingkat nasional maupun daerah terkait isu strategis Indonesian Planning Outlook 2017,”ujar Bernardus.

Diharapkan koordinasi lintas sektoral mengenai pengelolaan tata ruang wilayah dan kota di Indonesia bisa menjadi efektif dan berkelanjutan.