Liputan6.com, Jakarta PT Adhi Karya (Persero) Tbk menargetkan angka kontrak baru yang cukup optimis. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang terus menggenjot pembangunan infrastruktur.
Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto menjelaskan pada tahun depan kontrak yang berasal dari proyek Light Rail Transit (LRT) masih menjadi target yang paling dominan dari total target kontrak sebesar Rp 44 triliun di 2017.
"Kontrak tahun depan terdiri dari proyek LRT sebesar Rp 23 triliun dan proyek non LRT sebesar Rp 21 triliun," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (25/11/2016).
Baca Juga
Dia menjelaskan, setidaknya ada beberapa proyek besar lain yang dibidik Adhi Karya selain proyek LRT. Pembangunan kilang minyak di Balikpapan menjadi salah satu mega proyek perusahaan.
Budi mengaku pembangunan kilang minyak yang akan masuk di kontrak 2017 tersebut memiliki total investasi Rp 30 triliun. Namun dalam pengerjaannya, Adhi Karya tidak sendiri, melainkan melibatkan beberapa perusahaan lain.
Tak hanya itu, proyek-proyek infrastruktur lain yang menjadi bagian dari pemetaan perusahaan di tahun depan diantaranya pembangunan bandar udara (bandara) di Banjarmasin, pembangunan pelabuhan di Sorong dan Kalimantan Barat, serta pembangunan bendungan di Sulawesi Selatan.
Budi mengaku kontrak yang ditargetkan pada tahun depan akan tercapai, karena perkembangan proyek infrastruktur masih baik. "Infrastruktur proyek masih baik, makanya kita akan genjot," jelas Budi.
Seperti diketahui, dari laporan perseroan sebelumnya, tercatat perolehan kontrak baru hingga Oktober 2016 sebesar Rp11,4 triliun. Angka ini setara dengan 63 persen dari target kontrak baru sebesar Rp17,9 triliun hingga akhir 2016.
Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pencapaian kontrak baru tersebut meningkat 8,2 persen.
Kontribusi per lini bisnis pada perolehan kontrak baru hingga Oktober 2016, masih didominasi oleh lini bisnis konstruksi sebesar 86,6 persen, dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya.
Berdasarkan segmentasi sumber dana, realisasi kontrak baru terdiri dari BUMN sebesar 39,7 persen, ABPN atau APBD sebesar 34,9 persen, sedangkan swasta atau lainnya sebesar 25,4 persen. (Yas/Nrm)
Advertisement