Ini Beda Pekerja RI dengan China

Selama ini penduduk Indonesia selalu mengejar pendidikan formal tanpa diimbangi dengan peningkatan keterampilan.

oleh Septian Deny diperbarui 23 Jan 2017, 10:45 WIB
Diterbitkan 23 Jan 2017, 10:45 WIB
20160601- Menaker Gelar Rapat Pimpinan- Hanif Dhakiri-Jakarta- Johan Tallo
Menaker Muhammad Hanif Dhakiri saat tiba di ruang rapat di Kemenaker, Jakarta, Rabu (1/6). Rapat membahas tindak lanjut hasil lawatan Menaker ke Timur Tengah, Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - ‎Masih tingginya tingkat pengangguran dan kesenjangan di Indonesia disebabkan konsep pendidikan yang belum sesuai dengan kebutuhan dari industri atau kegiatan bisnis.

Selama ini penduduk Indonesia selalu mengejar pendidikan formal tanpa diimbangi dengan peningkatan keterampilan, khususnya bagi penduduk usia produktif.

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menyatakan, saat ini jumlah perguruan tinggi di Indonesia lebih banyak dibanding China. Padahal, penduduk Negeri Tirai Bambu ‎jauh lebih besar dibanding Indonesia.

"Misalnya untuk pendidikan tinggi (perguruan tinggi), dengan jumlah penduduk Tiongkok yang sebanyak Rp 1,4 miliar, perguruan tingginya ada 2.000. Kita dengan 225 juta penduduk, punya 4.000 perguruan tinggi. Jadi ini dua kali lipat‎nya," ujar dia di acara SARA, Radikalisme dan Prospek Ekonomi Indonesia 2017 di Jakarta, Senin (23/1/2017).

Menurut Hanif, hal ini menunjukkan bahwa konsep pendidikan di Indonesia hanya mengejar capaian pendidikan formal, bukan keterampilan. Padahal, yang dibutuhkan oleh sektor industri adalah tenaga kerja yang terampil.

"Kita selama ini berorietasi ke pendidikan formal, yang dari segi kurikulum belum sempurna. Jadi problem kita sebenarnya adalah missmatch, bukan ke persoalan lapangan kerjanya‎‎," kata dia.

Jika hal ini terus dibiarkan, ujar Hanif, dirinya khawatir semakin banyak tenaga kerja asing (TKA) yang mengisi kesempatan kerja di Indonesia. Terlebih lagi Indonesia telah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (TKA).

"Yang saya khawatirkan yang middle up, dari segi SDM bisa diisi TKA dan mereka legal masuk ke area terampil," tandas dia. (Dny/Gdn)

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya