Buruh di 20 Provinsi Bakal Demo pada 6 Februari

Presiden KSPI Said Iqbal menuturkan, buruh kembali melakukan aksi turun ke jalan sebagai bentuk penolakan atas maraknya TKA ilegal.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 04 Feb 2017, 13:48 WIB
Diterbitkan 04 Feb 2017, 13:48 WIB
20151124-Demo-Buruh-YR
Ratusan buruh menggelar aksi demo di kawasan industri Pulogadung, Jakarta, Selasa (24/11/2015). Buruh menuntut dicabutnya Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta - Puluhan ribu buruh di 20 provinsi berencana kembali melakukan aksi turun ke jalan pada 6 Februari 2017. Hal tersebut merupakan bentuk penolakan atas serbuan tenaga kerja asing‎ (TKA) ilegal dan penurunan konsumsi akibat upah murah.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan, aksi turun ke jalan di Jabodetabek akan dipusatkan di Istana dan Mahkamah Agung. Titik kumpul massa di patung kuda Indosat pada 6 Februari pukul 10.00 WIB.

"Wilayah lain akan melakukan aksi di kantor gubernur masing-masing, antara lain di Bandung, Surabaya, Semarang, Banda Aceh, Medan, Batam, Banjarmasin, Gorontalo, dsb," kata Said, di Jakarta, Sabtu (4/2/2017).

Said mengungkapkan, ‎puluhan ribu buruh melakukan aksi di depan istana karena merasakan ancaman banyaknya TKA Tiongkok ilegal ketika lapangan pekerjaan sempit dan daya beli buruh menurun akibat upah murah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

"Bayangkan upah buruh tahun 2017 ini hanya naik $10 - $20 per bulan, seharga satu kebab di Eropa, sedangkan TKA Tiongkok Ilegal ada yang dibayar Rp 10 juta per bulan," papar Said.

Said melanjutkan, buruh menjerit dengan melambungnya harga antara lain ada penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL) 900 VA bagi yang mampu, sedangkan tarif listrik merupakan komponen KHL, harga cabai, premium yang sulit dicari, rencana gas elpiji 3 Kg, dan kebutuhan harga pokok lainnya.

"Apalagi hal ini sangat dirasakan oleh jutaan buruh outsourcing yang tidak dipedulikan nasibnya oleh pemerintah," ujar Said.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya