Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Sri Mulyani: Infrastruktur RI Paling Rendah di Antara Negara G20

Menkeu Sri Mulyani menuturkan, pembangunan infrastruktur bentuk investasi pemerintah agar punya daya tahan dan jaga pertumbuhan ekonomi.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 22 Mar 2017, 12:54 WIB

Diterbitkan 22 Mar 2017, 12:54 WIB

20160705-Pengerjaan Proyek MRT Berhenti Sementara Sepanjang Libur Lebaran-Jakarta

Sejumlah alat berat terparkir di proyek pembangunan MRT di kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa (5/7). Pengerjaan proyek infrastruktur di Jakarta dan sekitarnya libur sementara karena para pekerja memperoleh libur Lebaran. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Indonesia memiliki kebutuhan pendanaan infrastruktur lebih dari Rp 4.700 triliun sepanjang 2015-2019. Pembangunan infrastruktur dipacu untuk mengatasi ketertinggalan dibanding negara lain, menjaga pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

"Di antara anggota negara G20, infrastruktur kita paling belakang dan paling rendah, mau dilihat dari indeks kompetitif global, belanja negara, sampai mobilisasi belanja negara infrastruktur," kata Sri Mulyani dalam acara Sewindu Bakti PT SMI Untuk Negeri di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, pembangunan infrastruktur jangan sampai menimbulkan ketimpangan tinggi. Hal ini dapat terjadi apabila perencanaan dari sebuah proyek pembangunan infrastruktur sampai tata kelolanya berjalan buruk.

"Seolah pembangunan infrastruktur bisa mengurangi ketimpangan, tapi perencanaan yang salah dan tata kelola yang tidak baik, apalagi untuk skala besar, malah bisa meningkatkan ketimpangan. Jadi kita harus memberi manfaat sambil terus membangun tata kelola yang baik," Sri Mulyani menjelaskan.

Dia menuturkan, pembangunan infrastruktur merupakan bentuk investasi pemerintah supaya Indonesia memiliki daya tahan dan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, meningkatkan produktivitas. "Tujuan ini secara ucapan mudah, tapi sulit dilaksanakan," papar dia.

Menkeu menambahkan, peran lembaga pembiayaan di bawah Kementerian Keuangan, PT SMI sangat besar untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur, terutama di daerah. Modal disetor perusahaan tersebut saat ini mencapai Rp 28,52 triliun.

"Modal ini tidak cukup besar kalau melihat kebutuhan infrastruktur yang mencapai ribuan triliun. Apalagi daerah sangat haus membangun infrastruktur, jadi PT SMI diharapkan dapat terus berinovasi menggunakan modal itu, pembiayaan dari bilateral dan multilateral dalam struktur pembiayaannya," jelas dia.

Sri Mulyani berharap, PT SMI terus belajar di usianya yang menginjak delapan tahun. Salah satunya belajar dari Bank Dunia yang berinovasi mengawinkan dana dari multilateral dan bilateral untuk membangun infrastruktur di daerah konflik. Hal ini disampaikannya setelah menghadiri pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral G20 di Baden-baden, Jerman, baru-baru ini.

"Saya ingin PT SMI terus belajar mencari inovasi pembiayaan, namun tetap pruden, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kita memiliki misi penting dalam proses Indonesia menjadi negara maju, dari infrastruktur dan pembiayaan," ujar dia.