Menteri PUPR dan Bos BTN Tagih Bantuan Rumah Murah ke Menkeu

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mendampingi Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Maryono menemui Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Tujuannya untuk menagih anggaran subsidi selisih bunga (SSB) yang sudah ditalangi BTN dalam penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR).

Menteri Basuki menjelaskan, pemerintah sudah membayarkan tagihan sebesar Rp 416 miliar untuk tahun 2014 karena telah melaksanakan program pembangunan rumah baru dalam rangka mengejar target sejuta rumah dengan skema SSB.

Dalam skema SSB, pemerintah akan memberi subsidi untuk menutupi sebagian bunga bank yang dibayarkan masyarakat dalam penyaluran KPR. Sementara skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pemerintah menanggung dana KPR hingga 90 persen, sisanya perbankan.

"Kemudian di 2015, penyaluran KPR BTN Rp 5,1 triliun. Kalau pakai FLPP kan harus dibayar luas, tapi kalau SSB, subsidi pokoknya dari BTN, pemerintah hanya membayar selisih bunga saja," terang Maryono di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Sebagai contoh, Basuki menambahkan, dengan asumsi tingkat bunga KPR 12 persen, masyarakat hanya dikenakan bunga KPR 5 persen. Sementara 7 persen sisanya ditanggung pemerintah. Itu artinya, untuk 2015, tagihan subsidi selisih bunga ke pemerintah oleh BTN mencapai Rp 600 miliar.

"Sedangkan 2016 sama, akan dibayar dengan selisih bunga Rp 300 miliar," ia menerangkan.

Untuk alokasi 2017, Menteri Basuki menuturkan, anggaran FLPP sebesar Rp 9,7 triliun dan subsidi selisih bunga Rp 3,2 triliun. Sambungnya, rincian dari SSB Rp 3,2 triliun, terdiri dari untuk pembayaran Rp 600 miliar, Rp 300 miliar di 2016, dan sisanya Rp 2,3 triliun untuk membangun 225.000 unit rumah.

"Jadi dibayar (2015, 2016) melalui APBN 2017. Sedangkan FLPP kita mau hitung, jadi tidak perlu Rp 9,7 triliun. Akan dihitung dengan bank lain berapa butuhnya FLPP, itu yang akan dilaporkan ke Menkeu," ia mengatakan.

Direktur Utama Bank BTN, Maryono menambahkan, keputusan pemerintah untuk menanggung subsidi selisih bunga dapat mempercepat program sejuta rumah. Penyaluran KPR untuk rumah subsidi sebagian besar ada di BTN, sedangkan adapula peran dari bank lain.

"Kita minta dibayar pakai subsidi selisih bunga dengan pertimbangan subsidi bunga bisa membiayai lebih besar dibanding FLPP. Perumahan kan tidak cuma BTN, tapi ada bank lain yang harus dihitung juga," papar dia.

Maryono menargetkan, BTN membangun rumah subsidi dan non subsidi sebanyak 666.000 unit sepanjang 2017 dalam rangka mendorong program pemerintah sejuta rumah. Pembangunan rumah ini tersebar di 7 kota dengan harga berkisar Rp 120 juta sampai dengan Rp 140 juta per unit.

"Target kita bangun 666.000 unit rumah di 2017," ujarnya.

Untuk diketahui, sebanyak 666.000 unit rumah ini terdiri dari 504.122 untuk rumah subsidi dan 161.878 unit untuk rumah non subsidi.

Lebih jauh dijelaskan Maryono, pembangunan rumah subsidi dan non subsidi tersebut sudah dilaksanakan di 7 kota di Indonesia, diantaranya Jakarta, Balikpapan, Bandung, Ternate, Makassar, Surabaya, dan lainnya.

"Harga rumahnya Rp 120 juta sampai dengan Rp 140 juta per unit tergantung lokasi," terangnya.

Tonton Video Menarik Berikut Ini: