Relokasi Pabrik Pindad ke Lampung Sesuai Keinginan Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta Produsen alat utama sistem senjata (alutsista), PT Pindad (Persero) membenarkan rencana pemindahan atau relokasi pabrik dari Bandung, Jawa Barat ke Lampung. Rencana ini merupakan keputusan dari pemerintah dalam hal ini Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu.

 

"Benar (rencana pindah) ke Lampung. Bareng sama PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dan PT PAL Indonesia," tegas Sekretaris Perusahaan Pindad, Bayu Arif Fiantoro saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Senin (4/9/2017).

 

Bayu mengaku, manajemen Pindad, PT DI, dan PT PAL Indonesia telah diajak berdiskusi oleh Menhan beberapa waktu lalu terkait rencana pemindahan pabrik tiga BUMN tersebut. Pertemuan itu adalah yang pertama kalinya.  

 

 

"Ini baru rencana awal sekali. Bertemu saja baru sekali dengan Pak Menhan. Baru identifikasi bangunan, inventarisir lahan, mesin-mesinnya, dan data-data mengenai itu sudah kami berikan," ujarnya.

 

Ia mengungkapkan bahwa rencana relokasi pabrik dari Bandung ke Lampung merupakan ide dan kemauan pemerintah. Sebagai perusahaan milik negara, Pindad akan patuh terhadap keputusan pemerintah.

 

"Ya kemauan pemerintah. Pindad patuh saja terhadap keputusan pemerintah ini karena pasti sudah dipikirkan, dipertimbangkan secara masak dari berbagai aspek termasuk lokasi produksi dan ribuan karyawan," Bayu menjelaskan.

 

Menurutnya, alasan pemindahan pabrik tersebut lebih karena ingin menyatukan industri pertahanan nasional, seperti PAL Indonesia, PT DI, dan Pindad dalam satu lokasi. Jadi nantinya seperti kawasan industri yang di dalamnya ada tiga pabrik BUMN tersebut.

 

Untuk diketahui, saat ini markas Pindad dan PT DI berada di Bandung. Sedangkan PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur.

 

"Lebih karena ingin menyatukan darat, laut, udara di satu lokasi. Kita kan industri strategis, tidak boleh bersentuhan dengan aktivitas masyarakat. Nanti kayak kawasan industri, jadi satu," ucapnya.

 

Bayu menambahkan, luas lahan komplek Pindad di Bandung 66 hektare (ha). Sedangkan khusus untuk divisi amunisi berada di Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang menempati lahan seluas 166 ha. Perusahaan sanggup memproduksi 80 unit kendaraan tempur per tahun, dan produksi amunisi ditargetkan 120 juta per tahun.

 

Sementara untuk kebutuhan lahan, pendanaan, dan lainnya, Bayu masih bilang terlalu dini. "Kami belum tahu, detilnya mungkin dengan Pak Menhan. Karena ini baru rencana awal sekali, kami sih ngikut kemauan pemerintah," tegasnya.

 

Namun demikian, Bayu memperkirakan, pemindahan atau relokasi pabrik ini tidak akan dalam waktu dekat. Prediksinya dalam waktu 5 tahun ke depan.

 

"Kami rasa tidak serta merta prosesnya, tapi secara bertahap. Jadi di sana (Lampung) produksi, di sini (Bandung) produksi. Kan harus mikirin lebih dari 3.000 karyawan juga. Jadi rencana pindah kami pikir 5 tahun ke depan, tidak dalam jangka pendek ini karena pasti butuh waktu dan dana tidak sedikit," tuturnya.

 

Tonton Video Menarik Berikut Ini:

 

 

Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu sebelumnya mengatakan, pemerintah akan merelokasi pabrik PT DI, dan Pindad dari Bandung, Jawa Barat serta PT PAL di Surabaya Jawa Timur. Lampung merupakan lokasi yang dipilih sebagai basis produksi ‎tiga BUMN itu.

 

"PT DI, PAL, Pindad nanti pindah dari situ (Bandung dan Surabaya). Setelah ini saya mau ke Lampung untuk melihat," tutur Ryamizard.

 

‎Menurutnya, pemerintah sedang mencari tanah atau lahan di Lampung seluas 10 ribu hektare (ha). Pemerintah akan memberikan lahan ribuan ha kepada tiga BUMN tersebut untuk meningkatkan produksi dalam rangka pengembangan industri pertahanan nasional.

 

"Kalau lahan sudah didapat 10 ribu ha, bah‎kan kalau lebih dari itu lebih bagus. Karena sekarang kan Pindad luasnya cuma 26 ha sampai 40 ha, tapi nanti kita kasih sekitar 3 ribu ha. Lebih besar kan," jelasnya.

 

Menhan mengaku, rencana relokasi pabrik Pindad, PAL, dan PT DI masih dalam proses. Targetnya segera, dan relokasi ini akan dibiayai dari anggaran negara.

 

"Ini masih proses, butuh waktu 2-3 tahun, tapi kita harap bisa secepatnya. Untuk anggaran belum tahu, yang pasti dari negara. Karena kalau lima tahun lagi (realisasi pemindahan), tidak akan ada lagi tanahnya, jadi harus cepat," pungkas Ryamizard.