Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

RI Butuh Rp 2.565 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Transportasi

Pemerintah juga memberikan ruang sebesar 70 persen kepada swasta untuk ‎memenuhi kebutuhan investasi tersebut.

oleh Septian Deny diperbarui 10 Okt 2017, 13:16 WIB

Diterbitkan 10 Okt 2017, 13:16 WIB

PHOTO: Kampanye Tertib Lalu Lintas di Kampung Ramah Anak

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memberi sambutan sekaligus meresmikan Kampung Berseri Astra Cengkeh Turi sebagai Kampung Ramah Anak – Tertib Lalu Lintas di Binjai, Sumatera Utara, Minggu (24/9). (Liputan6.com/Pool)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, Indonesia membutuhkan investasi sebesar US$ 190 miliar atau Rp 2.565 triliun (kurs: Rp 13.500 per dolar) untuk pengembangan infrastruktur di sektor transportasi dan logistik. Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta pihak swasta dalam pengembangan ini.

Budi menyatakan, dari kebutuhan investasi tersebut, sebagian besar diperuntukkan bagi pembangunan jalan, baik tol maupun jalan nasional. Sedangkan sisanya digunakan untuk sarana dan prasarana transportasi lain seperti bandara dan pelabuhan.

"Nilai investasi yang dibutuhkan di Indonesia dalam sektor transportasi sebanyak US$ 190 miliar, sekitar separuh dari investasi dialokasikan untuk pembangunan jalan. Sedangkan lainnya digunakan untuk sektor transportasi yaitu kereta api, pelabuhan, bandara, (transportasi) perkotaan yang berkisar US$ 40 miliar," ujar di di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

‎Dengan kebutuhan investasi yang sangat besar tersebut, tidak mungkin seluruhnya ditanggung oleh pemerintah melalui anggaran negara. Maka, agar pengembangan bisa terus berjalan, dibutuhkan peran serta swasta. Pemerintah juga memberikan ruang sebesar 70 persen kepada swasta untuk ‎memenuhi kebutuhan investasi tersebut.

"Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur sangat besar. Dan oleh karenanya dari anggaran ini dibutuhkan partisipasi swasta lebih dari 70 persen. Oleh karenanya pemerintah sangat eager untuk mengajak rekan-rekan Kadin, rekan-rekan swasta untuk masuk dalam investasi di bidang infrastruktur. Pemerintah hanya memberikan 30 persen dan oleh karenanya, dengan adanya ruang yang besar untuk berinvestsi sebanyak 70 persen," jelas dia.

Untuk mendorong masuknya investasi yang lebih besar, kata Budi, pemerintah telah menyiapkan beragam insentif dan perbaikan regulasi. Hal ini untuk memberikan kemudahan bagi para investor yang ingin masuk ke Indonesia

"Kita memberikan berbagai insentif, berbagai upaya upaya melakukan deregulasi, melakukan pencabutan persyaratan-persyaratan kepemilikan modal di bidang pengusahaan laut, kapal bongkar muat dan usaha pelabuhan. Dan juga kita sudah melakukan suatu enforcement terhadap upaya-upaya, perbaikan-perbaikan di beberapa pelabuhan besar di Belawan, di Tanjung Priok dan Tanjung Perak dan Makassar," ungkap dia.

Selain itu, kondisi ekonomi Indonesia yang stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5 persen dan inflasi yang relatif rendah, diharapkan juga menjadi daya tarik bagi para investor menanamkan modalnya di Indonesia.

‎"Indonesia telah melewati banyak tantangan untuk menjadi salah satu negara paling menjanjikan perkembangan di dunia. Sekarang Indonesia memiliki pertumbuhan 5 persen dan inflasi yang relatif rendah. Dan pengakuan-pengakuan internasional tentunya sangat pantas kita dijadikan tempat yang menjanjikan untuk berinvestasi. Sebagai negara terbesar keempat dunia Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia dan sekarang merupakan bagian dari G20," tandas dia.