29 Tahun Jadi Wacana, Jokowi Akhirnya Resmikan KEK Mandalika

Liputan6.com, Lombok - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika (The Mandalika) di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Rencana pembangunan dan pengembangan kawasan ini sudah 29 tahun‎ dibahas, tapi baru terealisasi tahun ini.

"Saya resmikan operasionalisasi Mandalika sebagai KEK hari ini," kata Jokowi saat Peresmian ‎KEK Mandalika di Lombok, Jumat (20/10/2017).

Kawasan ini dikelola PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Kegiatan ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution; Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno; Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil; Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya; Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi; Bupati Lombok Tengah, HM Suhaili Fadil Tohir; Direktur Utama ITDC, Abdulbar M Mansoer, serta para direksi BUMN.

Jokowi mengungkapkan, pembahasan Mandalika sebagai KEK sudah berjalan ‎hampir 29 tahun. Akan tetapi, ini tidak juga selesai karena terkendala pembebasan tanah, sehingga mengurangi kepercayaan investasi untuk masuk ke Indonesia.

"Mandalika sudah hampir 29 tahun ‎terus dibicarakan, tapi urusannya tidak selesai-selesai, karena pembebasan tanah, sehingga mengurangi kepercayaan investasi masuk ke negara kita. Wong sudah diinfokan, kok pembebasan belum rampung-rampung," jelasnya.

Mendengar hal itu, Presiden mengaku langsung terbang ke Mandalika, Lombok, untuk bertanya mengenai kendala yang dihadapi kepada gubernur, bupati, dan Dirut ITDC. Presiden ingin mengetahui masalah sebenarnya sehingga urusan Mandalika tak kunjung selesai‎.

"Saya tanya problem sebenarnya apa, apakah pembebasan tanah terlalu mahal, masyarakat tidak mendukung. Ternyata masyarakat mendukung, harga pembebasan tanah pun wajar. Terus kenapa?" Jokowi mempertanyakan.

Tak menyerah, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu terus mengusut persoalan Mandalika. Setelah dicek, masalahnya hanya belum adanya instruksi presiden (inpres) sehingga pembebasan lahan belum juga dilakukan. Alasannya, karena pemerintah daerah takut bergerak sebelum inpres keluar.

"Saya kejar terus masalahnya. Ternyata hanya selembar kertas inpres pembebasan lahan karena pada takut semua. gubernur dan bupati takut," ujarnya.

Setelah itu, Jokowi menggelar rapat satu kali dengan Gubernur NTB dan Bupati Lombok Tengah. Setelah itu, terbitlah inpres yang membuat semuanya berjalan dengan mulus, seperti pembebasan lahan.

"Setelah inpres keluar, tidak ada dua bulan, pembebasan lancar, bayar semua. Kalau saya tidak ke lapangan, saya tidak akan ngerti. Pak Menko (Perekonomian) saya perintahkan untuk ngecek. Kalau tidak detail, problem tidak diselesaikan, 100 tahun pun tidak akan selesai masalah KEK Mandalika," tegas Jokowi.

Tonton Video Pilihan Ini: