Sinergi dengan BUMN Jadi Strategi Pengusaha Naik Kelas

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terus mendorong pemerintah untuk mensinergikan proyek-proyeknya dengan swasta. Sinergi tersebut diharapkan bisa secara langsung atau tidak langsung dengan BUMN.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan, sinergi dengan BUMN ini, menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kelas para pengusaha swasta di Indonesia.

"Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur ini kita ingin pengusaha itu bisa naik kelas. Dari yang sebelumnya sub kontraktor jadi kontraktor, sebelumnya kontraktor menjadi investor. Salah satunya dengan sinergi ini," kata Rosan di Indonesia Infrastructure Week di Jakarta, Rabu (8/11/2017).

Rosan mengungkapkan kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur di Indonesia hingga 2019 diperkirakan lebih dari Rp 5.000 triliun. Sayangnya tidak lebih dari 50 persen yang bisa difasilitasi pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal inilah yang kemudian menjadi peluang bagi para pengusaha untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan nasional tersebut.

Rosan juga mengapresiasi terus dilakukannya program deregulasi oleh pemerintah dalam mempercepat investasi swasta ke Indonesia. Ini akan mempermudah para pengusaha dalam meralisasikan investasinya.

"Salah satu realisasi dari kebijakan itu adalah adanya kemacetan di kota-kota besar akibat adanya pembangunan. Ini positif, karena nanti kalau sudah selesai, semuanya akan jauh lebih baik," ujar Rosan. (Yas)

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah mengajak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 5.000 triliun pada 2014-2019. Alasannya karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbatas.

"Kebutuhan Indonesia membangun infrastruktur hingga lima tahun ke depan, sebesar lebih dari Rp 5.000 triliun. Itu tercantum dalam RPJMN 2014-2019," kata Sri Mulyani dalam Peringatan Hari Oeang ke-71 di Gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa 24 Oktober 2017.

Sri Mulyani menuturkan, kebutuhan infrastruktur lebih dari Rp 5.000 triliun tidak mungkin dibiayai sepenuhnya oleh APBN. Oleh karena itu, pemerintah mengundang BUMN dan pihak swasta untuk berinvestasi di proyek infrastruktur pemerintah.

"Angka itu (Rp 5.000 triliun) tidak mungkin didanai APBN saja. Jadi konsep untuk memobilisasi dana yang berasal dari BUMN dan swasta menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda," jelas dia.

Kementerian Keuangan, Ia mengakui, bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

"Kalau lihat postur APBN, infrastruktur bisa dibiayai langsung dari APBN melalui anggaran Kementerian/Lembaga. ‎Membangun infrastruktur daerah untuk pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan," tutur dia.

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah telah mengembangkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur. Instrumen pembiayaan lain pun di diversifikasi oleh BUMN di bawah Kementerian Keuangan untuk pembangunan infrastruktur.

"Infrastruktur sudah dibangun sejak zaman Presiden pertama kita dan sifat dari infrastruktur adalah jangka panjang minimal lima tahun. Dalam pembangunan ini dan mengoptimalkan aset negara, harus menggunakan prinsip kehati-hatian supaya tidak terjungkal dalam krisis keuangan," Sri Mulyani mengingatkan.