Tahun Depan, Pemerintah Pangkas Penduduk Miskin Jadi 25 Juta Jiwa

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perancanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, arah pembangunan yang telah ditempuh pemerintah sudah benar. Sehingga, kebijakan yang telah ditempuh mampu menekan ketimpangan, kemiskinan, serta pengangguran.

Bambang mengatakan, dia tahun 2018 pemerintah menargetkan ketimpangan dalam rasio gini menjadi 0,38. Kemudian, tingkat kemiskinan akan berada di bawah 10 persen.

"Kalau tahun ini 10,64 persen setara 27,7 juta jiwa maka bagaimana caranya turun di bawah 10 persen menjadi 25 juta jiwa. Jadi turun lebih dari 2 juta orang," kata dia dalam acara Outlook Pembangunan 2018 di Jakarta, Senin (18/12/2017).

Kemudian, dia memperkirakan jumlah pengangguran turun dari proyeksi tahun ini 5,5 persen menjadi 5,2 persen. Dia bilang, jumlah penganggur akan kurang dari 7 juta jiwa.

"Pengangguran kita harapkan bisa turun 1 juta atau setara 5,2 persen tingkat pengangguran terbuka. Indeks pembangunan manusia (IPM) diharapkan naik bisa mencapai 71,5 di tahun depan," ungkapnya.

Secara garis besar, Bambang menerangkan, kebijakan yang ditempuh ialah mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengendalian inflasi.

"Strategi dan kebijakannya secara garis besar yang pertama harus dijaga stabilitas pertumbuhan ekonomi terutama inflasi, harus dikendalikan sesuai target. Lebih rendah akan lebih baik karena itu akan langsung mempengaruhi kemiskinan," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Untuk tahun 2018, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen. Lalu, inflasi di kisaran 3,5 persen.

Pemerintah juga akan mendorong peran investasi, baik dari domestik maupun luar negeri. Pasalnya, investasi berperan dalam penciptaan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran.

Tak kalah pentingnya, pengelolaan terhadap nilai tukar rupiah juga akan didorong sebaik mungkin. Pemerintah menargetkan, nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di kisaran 13.400 per dolar AS.

Selanjutnya, pemerintah juga akan terus mendorong pembangunan infrastruktur. Infrastruktur tersebut terutama yang berhubungan dengan konektivitas serta kebutuhan dasar.

"Kalau bicara pemerataan, kemiskinan, infrastruktur jadi penting terutama yang berhubungan dengan konektivitas dan terkait kebutuhan dasar," pungkasnya.