Menko Darmin Ungkap Sebab RI Harus Impor Beras

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras hingga 500 ribu ton. Impor beras ini dilakukan melalui penugasan kepada Perum Bulog.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, langkah ini ditempuh menimbang perkembangan yang ada di lapangan.

"Kenapa baru sekarang, itu ya perkembangan yang terjadi adalah membuat kita berketetapan memang perlu impor, supaya terjaga harga bukan hanya petani terutama konsumen," kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin (15/1/2018).

Dia menambahkan, kebijakan pemerintah tidak hanya memperhatikan petani melainkan juga konsumen. Meski begitu, dia menegaskan, tidak akan mengorbankan kepentingan petani.

"Pemerintah bukan hanya berurusan dengan petani, tapi juga berkepentingan bagi konsumen. Tapi tanpa mengorbankan kepentingan petani," ujar dia.

Terkait data produksi beras, Darmin akan menyerahkannya kepada BPS dan BPPT. Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan merilis one map policy supaya data produksi lebih akurat.

"Untuk data tadi sudah saya jelaskan kita akan mengorganisir dari Kantor Menko, sehingga data produksi, data luas lahan, dan produktivitas itu akan kita dasarkan kepada data BPS yang dibantu BPPT. Kemudian kita juga mendasarkan dengan data one map policy. Dan juga mendasarkan verifikasi-verifikasi yang dilakukan di lapangan," tukas dia.

Rapat koordinasi terkait pengendalian harga beras menghasilkan sejumlah keputusaan. Rapat yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dihadiri oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala BPS Suhariyanto, dan Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, dalam rapat tersebut meminta Perum Bulog untuk intensif dalam operasi pasar. Cadangan beras Bulog sendiri saat ini hanya 875 ribu ton.

"Pemerintah menugaskan untuk yang pertama mengintensifkan operasi pasar maupun pelaksanaan rastra berdasarkan stok yang masih ada dan mandat yang ada kepada Bulog. Sebagai informasi stok yang masih ada di Bulog 875 ribu ton," kata dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin (15/1/2018).

Kemudian, pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk impor beras sampai dengan 500 ribu ton. Keputusan ini berbeda dengan sebelumnya di mana impor beras bakal dilakukan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

"Kedua pemerintah menugaskan Bulog untuk melakukan impor beras sampai dengan 500 ribu ton. Impor itu dilaksanakan Bulog sesuai mandat Perpres Nomor 48 Rahun 2016 yang mengatakan bahwa pemerintah memberi penugasan kepada Bulog untuk melakukan impor dalam rangka stabilisasi harga beras, dalam rangka meningkatkan cadangan beras pemerintah, dan menjaga ketersediaan beras di masyarakat," sambungnya.

Impor beras akan dilakukan segera hingga harga beras turun. Lanjutnya, impor beras akan dilakukan secara bertahap.

"Impornya harus segera dilaksanakan mulai hari ini Bulog akan bergerak sehingga impor bisa datang sesegera mungkin. Kita hanya akan memungkinkan membuka mandat kepada Bulog untuk melakukan impor itu, sebagai catatan 500 ribu ton bisa 20 kapal. Tidak mungkin sekaligus datang itu bertahap sampai akhir paling lambat pertengahan Februari. Tapi kalau harga belum bergerak turun kita teruskan sampai akhir Februari," jelasnya.