Pemerintah Hapus Pembelian Gula dan Minyak dalam Bantuan Pangan Nontunai

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengatakan pemerintah menghapus pemberian minyak dan gula dalam bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk keluarga penerima manfaat (KPM). Sebelumnya, BPNT dengan nominal Rp 110.000 per KPM diserahkan untuk pembelian beras, telur, gula dan minyak.

"BPNT itu juga hanya bisa digunakan KPM untuk beras dan telur. Kalau dulu ada minyak dan gula, sekarang tidak. Kenapa sekarang tidak ada? karena memang kita memutuskan bahwa semuanya itu hanya untuk mengambil beras dan telur," ujar Puan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/3/2018).

Penghapusan gula dan minyak juga dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan gizi masyarakat. Menurut Puan, beras merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sementara telur melengkapi kebutuhan protein masyarakat.

"Karena kita juga mempertimbangkan masalah gizi, dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat sekarang ini. Beras adalah bahan makanan pokok yang menjadi kebutuhan pokok. Kemudian tentu saja protein rakyat kita itu paling perlu banyak makan protein itu salah satu yang bisa kita lakukan," jelasnya.

Lebih lanjut, Puan mengatakan, pemerintah masih terus mengkaji rencana penambahan KPM hingga 10 juta. Hal tersebut nantinya akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur di daerah sasaran.

"Sedang dalam pertimbangan untuk perluasan. Rencana penambahan BPNT itu kita akan sesuaikan targetnya sampai 10 juta KPM. Maret ini masih reguler 1,2 juta di 44 kota. Daerahnya siap atau tidak, sarana infrastrukturnya. Kalau kita sampaikan sudah siap," dia menandaskan.

Reporter: Anggun P Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengevaluasi pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hadir dalam evaluasi ini beberapa menteri, pejabat Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan beberapa bankir.

"Dipersiapkan dengan baik dalam pelaksanaannya sesuai dengan keputusan rapat terbatas mengenai perluasan BPNT, perluasan ini diputuskan akan ada evaluasi," ujar Puan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Beberapa menteri yang hadir adalah Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Menteri Sosial Idrus Marham. Sementara Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution belum terlihat hadir.

Selain beberapa menteri tersebut, pejabat lain yang terlihat hadir seperti Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, Anggota Komisioner OJK Tirta Segara, Direktur Utama Bank BNI Achmad Baiquni, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo.