Simak Bocoran biar Lolos Jadi CPNS Lewat Sekolah Kedinasan

Mau lolos seleksi sekolah kedinasan dan menjadi CPNS? Berikut kisi-kisinya.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 17 Apr 2018, 13:10 WIB
Diterbitkan 17 Apr 2018, 13:10 WIB
Ilustrasi seleksi SKD CAT
Ilustrasi seleksi SKD CAT (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

Liputan6.com, Jakarta - Salah satu tahapan dalam seleksi calon mahasiswa atau taruna perguruan tinggi atau sekolah kedinasan adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Seleksi ini sama dengan syarat yang harus ditempuh oleh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Seleksi ini menggunakan sistem Computer Assissted Test (CAT), dan diberlakukan ambang batas kelulusan (passing grade) untuk bisa lolos ke seleksi lanjutan.

Dalam SKD, seperti halnya seleksi CPNS, ada tiga kelompok soal yang harus dikerjakan oleh peserta, yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman, menjelaskan, TWK merupakan seleksi untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai empat Pilar Kebangsaan Indonesia.

"Keempat pilar itu adalah Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Rebublik Indonesia, yang mencakup sistem tata negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar,” ujarnya seperti dikutip dari laman resmi Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Adapun Tes Intelegensi Umum (TIU) adalah seleksi untuk menilai kemampuan verbal, yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulis, kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan di antara angka-angka. Selain itu juga untuk menilai kemampuan berpikir logis, yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis, serta kemampuan berpikir analitis yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik.

Sementara, Tes Karakteristik Pribadi (TKP) adalah seleksi untuk menilai integritas diri, semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi, orientasi pada pelayanan, orientasi kepada orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas.

“Juga tes yang seperti penerimaan CPNS itu untuk menilai kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, serta kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain,” tutur Herman.

 

Nilai Ambang Batas

Ilustrasi Seleksi SKD CAT (Dok Foto: Website Kementerian PANRB)
Ilustrasi Seleksi SKD CAT (Dok Foto: Website Kementerian PANRB)

Melalui Permen PANRB Nomor 22/2018, pemerintah telah menetapkan nilai ambang batas SKD untuk masing-masing kelompok soal. Untuk TWK minimal 75, TIU minimal 80, dan TKP 143.

Dijelaskan Herman, nilai ambang batas TWK itu diperoleh dari 35 soal, dengan bobot nilai jawaban benar setiap soal lima, dan tidak menjawab nol. Artinya, kalau semua jawaban benar nilainya 105, sedangkan ambang batasnya cukup 15 jawaban benar.

Sedangkan TIU, tersedia 30 soal dengan bobot nilai lima untuk setiap jawaban benar, dan nol untuk jawaban salah atau tidak menjawab. Berbeda dengan kelompok soal TKP, yang terdiri dari 35 soal.

“Dalam kelompok soal ini, setiap jawaban ada bobot nilainya, dari satu sampai lima. Tetapi kalau tidak menjawab, tentu saja nilainya nol,” tegas Herman.

Peserta seleksi yang memiliki nilai akhir yang sama pada seleksi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, penentuan kelulusannya berdasarkan nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar.

Apabila penentuan kelulusan sebagaimana pada ayat (1) masih sama, penentuan kelulusannya secara berurutan berdasarkan nilai TKP, TIU, dan TWK. Dalam hal penentuan kelulusan pada ayat (2) masih sama, penentuan kelulusan berdasarkan nilai rata-rata yang tertulis di ijazah Sekolah Lanjutan Atas/sederajat.

Permen PANRB Nomor 22 ini juga memungkinkan kebijakan pemberian afirmasi kepada putra dan putri dari Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur yang pengaturannya ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga setelah mendapat persetujuan Menteri.

Namun, apabila alokasi penetapan kebutuhan tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta lain yang memenuhi nilai ambang batas berdasarkan peringkat di wilayah bersesuaian.

“Ketentuan ini berlaku mutatis mutandis,” imbuh Herman.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya