4 Menko Kabinet Kerja Kumpul di Banggar DPR Bahas Anggaran 2019

Liputan6.com, Jakarta - Empat menteri koordinator (menko) Kabinet Kerja menggelar rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) dalam RAPBN 2019. Empat menko itu, antara lain Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menko Polhukam Wiranto, dan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. 

Adapun agenda pembahasan hari ini adalah RKA-KL untuk empat kementerian koordinator tersebut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

Darmin mengatakan, penyerapan anggaran Kemenko Bidang Perekonomian di 2018 telah mencapai 34,6 persen. Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut optimistis penyerapan anggaran hingga akhir tahun mampu mencapai 96,2 persen.

"Penyerapannya pada 2016 mencapai 95,4 persen. Lalu pada 2017 sebesar 96,26 persen. Dan 2018, memang sampai dengan Mei masih 34,6 persen. Berdasarkan rancangan kerja, pada akhir tahun 96,2 persen. Kami juga tidak berani membuat lebih tinggi takut nanti kebablasan tidak tercapai," ujarnya di gedung Banggar DPR, Jakarta, Kamis (7/6/2018). 

Lebih jauh Darmin menjelaskan, sebenarnya Kemenko Bidang Perekonomian masih banyak menggarap pembahasan proyek yang akan berlangsung hingga 2019. Dua proyek yang tengah dikawal adalah pembahasan proyek strategis nasional dan pembuatan one map policy.

"Kalau kita lihat program prioritas di kantor menko, sebetulnya adalah lanjutan dari tahun sebelumnya dan masih berjalan sampai 2019, jumlahnya ada banyak. Pertama mengawal proyek strategis nasional melalui komite percepatan pembangunan infrastruktur prioritas. Yang baru ada 245 program prioritas, yang tugas kantor menko ini adalah lebih memonitor dan mengontrol mapping kalau ada persoalan yang terhambat realisasinya," jelasnya.

"Kemudian, pada 2018 ini sudah ditetapkan hanya ada dua tambahan proyek nasional yang berkurang cukup banyak. Yang kedua one map policy, seluruh pemerintahan itu satu. Memang yang secara nasional baru 1:50.000 tapi sebagian sudah 1:5.000 kita akan meluncurkan ini oleh instansi pemerintah pada Agustus," pungkas Darmin. 

Reporter : Anggun P. Situmorang

Sumber : Merdeka.com

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, usulan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, saat ini pemerintah tengah dalam proses penyusunan RKP dan RAPBN 2019.

"Kalau gaji PNS, nanti di dalam RKP 2019 dan RAPBN 2019, kita akan mendesain berdasarkan sesuai yang selama ini kita sampaikan pada dewan (DPR)," ujar Sri Mulyani di Istana Bogor, Jawa Barat, pada 12 Maret 2018. 

Sri Mulyani menyatakan, nantinya kepastian soal kenaikan gaji PNS akan tertuang dalam nota keuangan 2019. Hal tersebut akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus tahun ini. 

"Dalam nota keuangan, biasanya kenaikan gaji maupun pembayaran gaji ke-13 dan untuk pensiun itu biasanya dimasukkan oleh Presiden, pada saat nota keuangan Agustus," tandas Sri Mulyani.