DPR Beri Catatan ke Sri Mulyani soal Target RAPBN 2019

Liputan6.com, Jakarta - DPR menggelar rapat paripurna bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Rapat ini membahas penyampaian pandangan fraksi-fraksi terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 yang juga merupakan penutup dari rangkaian kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kalla.

Pandangan dari Fraksi PKB disampaikan oleh Fathan Subchi. Dia mengatakan, asumsi pertumbuhan ekonomi 2019 tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen hingga 5,8 persen.

"Yang menjadi catatan penting terkait asumsi makro, antara lain asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-5,8 persen. Target asumsi ini tidak jauh berbeda dengan kerangka ekonomi tahun sebelumnya," kata dia di Ruang Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Kinerja ekonomi Indonesia, menurut Fathan, menunjukkan perbaikan dalam tiga sampai lima tahun, tetapi belum sesuai target.

"Pertumbuhan ekonomi meningkat dalam level yang rendah di kisaran 5 persen. Konsumsi rumah tangga belum pulih sepenuhnya, kinerja ekonomi nasional yang masih tergantung pada harga komoditas internasional," ujarnya.

Di sisi lain, tekanan justru berasal dari harga yang diatur pemerintah seperti harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif listrik yang berpotensi meningkat. Selain itu, kondisi yang dikhawatirkan adalah depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang dapat menekan keyakinan konsumen maupun pelaku usaha.

"Atas dasar itu, Fraksi PKB berpendapat bahwa dorongan instrumen fiskal baik dari kemampuan dari fungsi makro dan badan kebijakan fiskal yang sulit sangat dibutuhkan," tutur Fathan. 

Sementara itu, juru Bicara PKS, Andi Akmal Pasluddin menyatakan target pertumbuhan ekonomi di 2019 yang diperkirakan pemerintah dalam rentang 5,4-5,8 persen lebih rendah dibanding target tahun sebelumnya 5,4-6,1 persen.

"Pemerintah seperti makin tidak optimistis dengan perekonomian tahun depan,” ujarnya.

Partai PKS meminta pemerintah untuk menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang realistis di 2019 mengingat target tahun-tahun sebelumnya sejak 2015 hingga 2017 tidak tercapai.

"Tahun 2015, targetnya 5,7 persen, namun realisasinya 4,8 persen. Lalu di 2016 dari target 5,2 persen, hanya terealisasi 5,02 persen. Di 2017, dari target 5,4 persen, hanya terealisasi 5,07 persen. Pemerintah gagal memenuhi janji pertumbuhan ekonomi yang meroket sesuai RPJMN 2015-2019, di mana target pertumbuhan ekonomi mencapai 7,9 persen. Tapi dari 2015 hingga kuartal I-2018, realisasi rata-ratanya hanya 5 persen," jelas Andi. 

Reporter: Yayu Agustini Rahayu Achmud

Sumber: Merdeka.com

Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra, Heri Gunawan juga mempersoalkan hal yang sama.

"Target pertumbuhan ekonomi 2019 hanya dipatok antara 5,4-5,8 persen, padahal janji pertumbuhan ekonomi sesuai RPJMN 2015-2019 mencapai 7,9 persen di 2019," ujarnya.

Juru Bicara PDI Perjuangan, Adisatrya Suryo Sulistio menambahkan, Fraksi PDI-P menerima target pertumbuhan ekonomi 2019 yang ditetapkan pemerintah, tetapi dengan catatan bahwa pemerintah harus mengurangi angka pengangguran dan menggairahkan dunia usaha.

"Kita harapkan pertumbuhan ekonomi ini menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja, mempermudah pinjaman pada industri padat karya, menjaga neraca ekspor impor, dan BUMN serta swasta menjadi penggerak ekonomi nasional," paparnya. 

Sebelumnya, Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang V Tahun 2018 menerima laporan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2019 dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berdasarkan laporan yang disampaikan, pemerintah menargetkan sasaran pertumbuhan ekonomi pada 2019 ditetapkan 5,4 persen hingga 5,8 persen.

Sementara rata-rata nilai tukar rupiah pada 2019 diperkirakan berada pada kisaran Rp 13.700-Rp 14.000 per dolar AS, meski banyak tantangan dalam menjaga stabilitas dan pergerakan kurs, salah satunya normalisasi kebijakan moneter di AS. Sri Mulyani menyampaikan pergerakan nilai tukar rupiah dalam rentang yang memadai tidak selalu berarti negatif terhadap perekonomian domestik, karena bisa bermanfaat kepada perbaikan daya saing ekspor Indonesia dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, asumsi dasar makro lainnya yang menjadi basis penghitungan RAPBN 2019 adalah suku bunga SPN 3 bulan rata-rata pada kisaran 4,6 persen-5,2 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) berada pada kisaran 60-70 dolar AS per barel, lifting minyak bumi  . sekitar 722 ribu-805 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1.210 ribu-1.300 ribu barel setara minyak per hari.