RI Beri Kelonggaran Impor Apel dan Anggur AS

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan Indonesia telah mengikuti putusan Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait dengan 18 hal yang diadukan Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia. 

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah memberikan kelonggaran bagi Amerika Serikat untuk mengekspor sejumlah komoditasnya ke Indonesia, antara lain apel, anggur dan jeruk (citrus).

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Oke Nurwan mengatakan, berdasarkan putusan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengubah ketentuan impor untuk produk hortikultura, hewan dan produk hewan.

"Sejak 22 November 2017 sudah diputuskan, ada 18 measure yang harus diputuskan oleh panel. Tapi intinya kita harus mengubah dengan ketentuan hortikultura, hewan dan produk hewan. Reasonable periode of time yang diputuskan panel, 8 bulan untuk (merevisi) Peraturan Menteri,19 bulan untuk Undang-Undang (UU)," ujar dia di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (13/8/2018).

Oke menuturkan, dari Kementerian Pertanian, aturan yang telah direvisi antara lain Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Permentan Nomor 24 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permentan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

Ditambah Permentan Nomor 23 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permentan Nomor 34 Tahun 2016 tentang pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia

Sementara dari sisi Kemendag, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 64 Tahun 2018 tentang perubahan keempat atas Permendag Nomor 30 Tahun 2017 tentang ketentuan impor produk hortikultura.

Serta Permendag Nomor 65 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Permendag 59 Tahun 2016 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan.

"Pada 20 Juli kita sudah melakukan pembahasan dengan AS di Jenewa. Kita sudah selesai lakukan revisi Permentan 24 dan Permendag 64 tentang hortikultura, kemudian Permentan 23 dan Permendag 65 tentang hewan dan produk hewan," kata dia.

Oke menjelaskan, dari pada intinya, AS tidak mau lagi ada pengaturan tentang waktu untuk mengajukan perizinan impor dan tidak mau lagi ada waktu pemasukan komoditas.‎ Hal tersebut telah dijawab oleh Indonesia melalui revisi aturan setingkat menteri tersebut.

"Dengan Permentan dan Permendag kita menjawab itu. Kita sudah memenuhi itu.‎ Akses pasar untuk apel, anggur dan citrus sudah terbuka, itu (komoditas) dari AS sudah tidak masalah. Ini bisa mengajukan izin setiap tahun. Sekarang sepanjang tahun bisa mengajukan (izin impor) dan bisa memasukkan," ujar dia.

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menanggapi rencana sanksi dagang senilai USD 350 juta atau sekitar Rp 5,05 triliun (asumsi kurs Rp 14.433 per dolar Amerika Serikat) yang digugat oleh Amerika Serikat (AS) dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) kepada Indonesia.

Gugatan pengenaan sanksi ini karena Indonesia dianggap mengabaikan keputusan sidang banding WTO pada November 2017 lalu.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan, sejak mendapat keputusan sidang Indonesia sebenarnya sudah mengubah beberapa aturan yang dianggap merugikan Amerika Serikat pada 22 Juli lalu. 

Beberapa aturan tersebut antara lain Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Menteri Pertanian sesuai waktu yang dijanjikan.

"Selanjutnya apakah mereka sudah puas dengan perubahan yang kita lakukan tentu itu harus disampaikan oleh WTO," ujar Oke saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai, Jakarta, Selasa 7 Agustus 2018.

Oke melanjutkan, perubahan-perubahan aturan ini sebenarnya sudah disampaikan kepada WTO. Saat ini Indonesia masih menunggu hasil pertimbangan dan penilaian organisasi perdagangan dunia tersebut. "Apakah dianggap telah memenuhi keputusan yang ditetapkan WTO atau belum," tutur dia.

Sebelumnya, muncul kabar Pemerintah Amerika Serikat menyiapkan sanksi dagang senilai USD 350 juta atau setara Rp 5,04 triliun kepada Indonesia.

Langkah ini disiapkan, setelah AS memenangkan gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), atas pembatasan impor produk-produk pertanian dan peternakan asal AS yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Pada 9 November 2017 lalu, Pengadilan Banding WTO (Appelate Body World Trade Organization) memutuskan tindakan Indonesia atas kebijakan pembatasan impor hortikultura, produk hewan dan turunannya tidak konsisten dengan aturan GATT 1994 (The General Agreement on Tarrifs and Trade 1994).

Kebijakan pembatasan impor Indonesia tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) GATT mengenai penghapusan terhadap pembatasan jumlah impor (General Elimination on Quatitative Restriction).

Pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump menggugat Indonesia ke WTO, karena produk makanan, pertanian dan peternakannya dibatasi masuk ke Indonesia.

Nilai gugatan tersebut merujuk pada total kehilangan pendapatan yang diterima industri di AS sebesar USD 350 juta pada 2017.