Proyek Kelistrikan Tak Batal, meski Pemerintah Rem Impor

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan mengerem impor bahan baku dan barang modal untuk infrastruktur. Akibatnya, proyek infrastruktur khususnya di bidang kelistrikan akan tertunda. 

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utamo, mengatakan, yang terkena dampak paling besar dari kebijakan ini memang proyek-proyek kelistrikan. Namun, dia meyakini tidak ada proyek yang dibatalkan akibat kebijakan ini.

"Kami mikirnya yang di kelistrikan. Kami mau lihat teman-teman Kementerian Keuangan sudah disampaikan, bagaimana kebijakan mengurangi impor, mungkin dari perpajakan, fiskalnya, atau dari proyek-proyeknya yang kami lihat. Kami kaji daerah mana yang sudah over supply, mau enggak mau rescheduling-lah, tapi tidak batal," ujar dia di Hotel Veranda, Jakarta, Selasa (21/8/2018).

Wahyu menuturkan, hampir seluruh proyek kelistrikan memang mengandung komponen impor yang besar. Namun, pemerintah masih akan melihat mana proyek yang mendesak dan mana yang masih bisa ditunda.

"Kami lihat beberapa aspek misalnya sekarang untuk dapat pinjaman pembangunan, konstruksi, (PLTU) batu bara agak susah sekarang, jadi kami lihat. Listrik semua besar, tinggal kami lihat saja demand-nya berlebih, lalu kalau batu bara agak susah mendapat financing," kata dia.

Wahyu juga menyatakan keputusan terkait proyek ini akan disesuaikan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun depan.

"Tergantung RUPTL-nya. Ya nanti kita tinggal lihat saja RUPTL-nya bagaimana. Ada yang mau di-rechedule,  biasanya begitu, RUPTL nanti tahun depan, itu yang harus kita lihat," ujar dia.

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

Sebelumnya, pemerintah tengah mengkaji untuk membatasi impor pada 500 komoditas. Hal itu bertujuan untuk mengendalikan nilai tukar rupiah dan defisit transaksi berjalan.

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menyebutkan dari 500 komoditas tersebut sebagian besar yang akan dikurangi adalah impor konsumsi.

"Akan di-review lagi dan kebanyakan barang konsumsi," kata Menperin Airlangga saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 16 Agustus 2018.

Sementara itu, impor bahan baku dan barang modal tidak akan banyak yang dibatasi. "Bahan baku tentu tidak dipersulit ya dan juga barang modal," ujar dia.

Menperin Airlangga menegaskan untuk memenuhi kebutuhan saat ini bisa dimaksimalkan penggunaan produk dalam negeri melalui substitusi impor.

Sementara untuk bahan baku, saat ini memang masih banyak yang terpaksa harus didatangkan dari luar sebab belum tersedia di dalam negeri.

"Substitusi impor kan harus ada barang yang sudah ada di dalam negeri. Nah, itu kita dorong untuk beli di dalam negeri. Tapi kalau barang yang masih diperlukan untuk bahan baku industri, tentu tidak dipersulit," dia menandaskan.

Dia mencontohkan, untuk bahan baku berupa plastik sudah ada pabrik di dalam negeri. Selain itu, bahan kimia untuk kebutuhan industri farmasi yang saat ini impornya cukup tinggi akan diupayakan segera tersedia di dalam negeri.

"Kita sudah ada, kalau subtitusi impor kita bikin pabrik. Misalnya bahan baku plastik. Kan ada 2 pabrik. Bahan kimia kita lihat bahan untuk farmasi. Nah tentu itu akan didorong juga," dia menandaskan.

Saksikan video pilihan di bawah ini: