Genjot Penerimaan, Ditjen Bea Cukai Diusulkan Langsung di Bawah Presiden

Pemerintah disarankan untuk melakukan efektifitas kinerja dalam mengamankan sumber pendapatan negara dari bea dan cukai.

oleh Septian Deny diperbarui 13 Sep 2018, 11:20 WIB
Diterbitkan 13 Sep 2018, 11:20 WIB
Ilustrasi Bea Cukai 2 (Liputan6.com/M.Iqbal)
Ilustrasi Bea Cukai 2 (Liputan6.com/M.Iqbal)

Liputan6.com, Jakarta - National Corruption Watch (NCW) mendorong pemerintah agar melakukan efektifitas kinerja dalam mengamankan sumber pendapatan negara dari sektor bea dan cukai. Salah satunya dengan menempatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) langsung di bawah Presiden.

Ketua Umum NCW Syaiful Nazar mengatakan, guna meningkatkan sumber pendapatan negara, pemerintah perlu melihat seberapa besar efektivitas kepabeanan dalam rangka melaksanakan undang-undang kepabeanan dan cukai.

“Bila fungsi pengawasan langsung bertanggungjawab kepada Presiden yang melibatkan internal dan stakeholder, diharapkan dapat membantu meminimalisir tingkat kebocoran yang kerap dilakukan oleh oknum pegawai di Bea Cukai itu sendiri,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Menurut dia, ini saatnya pemerintah untuk memperkuat efektifitas pengawasan baik di bidang kepabeanan maupun cukai. Untuk bidang kepabeanan, menyangkut barang impor dan ekspor. Sedangkan dibidang cukai, berkaitan dengan rokok impor maupun minuman mengadung etiel alkoholDalam menyelamatkan sumber pendapatan negara ini, lanjut dia, Kepatuhan Internal (KI) Bea Cukai harus diperkuat melalui kerjasama dengan Institusi lain.

”KI jangan hanya internal Bea Cukai saja, tetapi harus melibatkan BIN, Pajak, Menteri PANRB, serta Menkeu agar netral dalam pengawasan ini. Di mana, lembaga khusus tersebut,  secara teknis harus menerapkan asas umum pemerintah yang baik. Cara seperti ini dinilai cukup efektif sebagaimana telah dilakukan oleh TNI yang melibatkan Garnisun," ungkap dia.

Selain itu, NCW juga mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah terkait dengan meningkatkan sumber pendapatan negara. Hal ini diperlukan guna memenuhi belanja pemerintah, khususnya dalam rangka menyelesaika‎n proyek-proyek infrastruktur.

"Infrastruktur yang hari ini digenjot oleh pemerintah perlu biaya besar, tentunya kita sebagai warga negara harus mendukung pemerintah dalam meningkatkan sumber pendapatan negara," tandas dia.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya