LIPI: Anggaran Negara untuk Riset Masih Terlalu Kecil

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengeluhkan sokongan anggaran yang dikeluarkan negara untuk bidang penelitian masih terlampau kecil.

Padahal, LIPI menegaskan sebuah negara besar tak akan sungkan mengeluarkan dana yang tak sedikit untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Peneliti LIPI, Masyhuri Imron, mengimbau tiap instansi dengan berbagai latar belakang ilmu pengetahuan seharusnya saling bersinergi untuk dapat meneliti satu masalah tertentu.

Dia menyatakan, tak bisa satu kasus hanya dibedah oleh satu disiplin ilmu tertentu saja. "Misalnya, dalam hal sumber daya ikan. Itu tidak hanya mengkaji sumber daya ikannya saja, tapi juga dibutuhkan background pengetahuan lain seperti bagaimana mengolah sumber daya manusianya," ucap dia saat Dialog Nasional 2018 di Gedung Mina Bahari III Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (1/10/2018).

Dia juga meminta, pemerintah turut mendukung hal ini lewat adanya sebuah kebijakan. Sebab, menurut dia, urgensi riset atau penelitian di Indonesia masih berposisi sebagai aksesoris saja.

"Dana untuk riset masih sangat kecil, 1 persen pun tidak. Tidak ada negara maju yang dana penelitiannya kecil, semuanya besar," ujar dia.

Hal penting lainnya yang patut dicermati, ia menekankan, yakni bukan hanya perkara dana saja, tapi juga kesadaran pemerintah untuk dapat membuat kebijakan berbasis riset.

"Jadi sekarang kesannya kalau ada suatu masalahz akademisi berbicara sendiri, birokrat berbicara sendiri. Jadi tidak nyambung," ujar dia.

Menjawab keluhan tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Relevansi dan Produktivitas Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Agus Puji Prasetyono menyebutkan, pemerintah saat ini tengah menggodok regulasi agar nilai anggaran untuk bidang penelitian dapat diperkuat.

"Kami juga menyadari hal ini, tapi bukan soal mudah untuk membuat kebijakan seperti itu. Banyak pertimbangannya. Kita masih mematangkan itu," pungkas dia.

* Liputan6.com yang menjadi bagian KapanLagi Youniverse (KLY) mengajak Anda untuk peduli korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Yuk bantu Sulawesi Tengah bangkit melalui donasi di bawah ini.

Semoga dukungan Anda dapat meringankan beban saudara-saudara kita akibat gempa dan tsunami Palu di Sulawesi Tengah dan menjadi berkah di kemudian hari kelak.

Sebelumnya, hasil survei kepada para hali yang dilakukan Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI menunjukkan akses masyarakat untuk memiliki rumah atau hunian masih sangat minim. Tak hanya itu, survei tersebut juga menemukan kesimpulan bahwa pendapatan masyarakat saat ini juga masih buruk.

"Tingkat kesejahteraan masyarakat dinilai relatif baik. Namun tingkat pendapatan masyarakat dan disparitas harga perlu lebih diperhatikan," kata Kepala P2P LIPI Firman Noor di Kuningan Jakarta Selatan, Selasa 7 Agustus 2018.

Dari hasil survei, sebanyak 65 persen ahli menyatakan bahwa akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar sudah baik. Namun, 54,47 persen responden menilai akses masyarakat terhadap perumahan sangat buruk.

"Terkait dengan penilaian terhadap tingkat daya beli masyarakat, 83,45 persen ahli menyatakan ketersediaan barang telah baik, dan 57,93 persen menyatakan inflasi saat ini masih dalam kondisi baik," jelas Firman.

Pemerintah, kata dia, belum memiliki solusi untuk mengatasi masalah akses masyarakat ke sektor perumahan. Padahal, menurut Firman rumah adalah aspek penting yang harus dipenuhi dan dimiliki masyarakat.

"Memiliki rumah menurut saya adalah memiliki hal yang membuat kita nyaman dalam bekerja. Efeknya, ketika bekerja akan lebih fokus, profesional, tak terganggu money politics," ucapnya.

Sebanyak 90 persen ahli menilai kinerja pemerintah di bidang infrastruktur sudah baik. Namun, pembangunan inftastruktur air bersih masih mendapat penilaian buruk dari 51 persen ahli.

Survei LIPI ini juga menyoroti masalah penyerapan tenaga kerja dan kegiatan ekonomi luar negeri yang dianggap belum baik. Firman mengatakan bahwa kondisi ekonomi ini dikhawatirkan dapat menganggu pelaksanaan Pemilu 2019.

"Krisis ekonomi dan inflasi dikhawatirkan akan mengganggu penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Kebijakan yang berpihak pada industri dalam negeri dan tenaga kerja lokal dibutuhkan untuk menjamin keberhasilan pembangunan ekonomi berkeadilan," tuturnya.

Hasil survei LIPI ini diharapkan dapat memetakan isu dan masalah strategis di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Selain itu, survei ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan untuk mendorong konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Survei ini dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI pada April-Juli 2018. Survei ini melibatkan 145 ahli politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.

Survei P2P LIPI ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Penelitian tidak bertujuan menggeneralisasi pandangan.

Saksikan video pilihan di bawah ini: