Ini Sebab Pemerintah Bolehkan Korban Gempa Palu dan Donggala Ambil Barang

Liputan6.com, Jakarta Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Syarif Burhanuddin menceritakan pengalamannya saat mengunjungi Kota Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah yang baru saja tertimpa musibah gempa dan tsunami beberapa waktu lalu.

Saat di lapangan, dia mengaku melihat banyak masyarakat setempat yang masih kesulitan untuk mencari makanan.

"Yang menjadi persoalan juga tentu makanan, karena toko-toko tutup semua. Sehingga apapun, siapapun, kalau kondisi lapar pasti cari sumbernya," ujar dia di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Hal itu, yang membuat pemerintah pada saat itu mempersilakan warga untuk mengambil barang di ritel demi mengatasi kebutuhan makanan yang terbatas.

"Kemarin ketika pak Menteri (Basuki) di sana, dia sempat melihat ada satu toko yang dijaga polisi. Pak Menteri bilang, buka saja, saya yang bayar. Jadi masyarakat banyak yang masuk," tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan, pemerintah memperbolehkan masyarakat Palu untuk mengambil makanan dan barang di minimarket.

Nantinya, barang-barang yang diambil warga korban gempa tersebut akan langsung dibayar oleh pemerintah.

"Daripada penjarahan liar, lebih baik kita buka saja minimarket itu untuk diambil barangnya. Nanti barangnya diganti dengan uang," kata Wiranto.

* Liputan6.com yang menjadi bagian KapanLagi Youniverse (KLY) bersama Kitabisa.com mengajak Anda untuk peduli korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Yuk bantu Sulawesi Tengah bangkit melalui donasi di bawah ini.

Semoga dukungan Anda dapat meringankan beban saudara-saudara kita akibat gempa dan tsunami Palu di Sulawesi Tengah dan menjadi berkah di kemudian hari kelak.

Pemerintah memperbolehkan masyarakat Palu mengambil barang dan makanan di minimarket. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penjarahan liar.

Nantinya, barang yang diambil warga langsung dibayar oleh pemerintah.

"Bahwa lebik baik daripada penjarahan liar, lebih baik kita buka saja minimarket itu diambil barangnya, diganti barangnya dengan uang," ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin 1 Oktober 2018.

Meski sudah memberlakukan kebijakan tersebut, dia tak menampik penjarahan liar akan terjadi di Palu.

"Kemungkinan ada, sangat ada, Tapi sementara ini kebijaksanaan kita begitu," ungkap Wiranto.

Namun, dia menolak, kebijakan yang dilakukan pemerintah, yang membuat masyarakat Palu mengambil makanan dan minuman disebut dengan penjarahan.

"Istilah penjarahan itu kurang tepat. Karena akan dibayar. Hanya memang beberapa tempat barangkali. Saya belum dapat laporan ada yang liar. Ini yang akan kita akan cek, akan kita atur kembali," pungkas Wiranto.