Polemik Data Beras, Jokowi Ikut Laporan BPS

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah akan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan stok dan panen beras. Dengan demikian, tidak ada lagi perbedaan data terkait komoditas pangan tersebut.

Dia menyatakan, sejak lama data yang ada terkait beras memang tidak akurat. BPS kemudian diminta untuk memperbaiki datanya sehingga tidak lagi terjadi kerancuan.‎

"Data beras kan sudah disampaikan oleh BPS. Itu sudah sejak 1997 itu memang enggak benar datanya," ujar dia di ICE BSD, Tangerang, Rabu (24/10/2018).

Namun dengan upaya perbaikan data yang dilakukan BPS, Jokowi menyatakan pemerintah akan menjadikan data beras tersebut sebagai acuan. Dan semua instansi pemerintah akan berpegang pada data tersebut agar tidak lagi ada perbedaan.

"Ini kita sudah setahun yan lalu BPS menyampaikan ke kita, dan ini yang kita mau betulkan ya sudah pakai itu‎. (Pakai data BPS)‎ Ya iya dong, semua pakai, semua kementerian," tandas dia.

Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi produksi beras Indonesia pada tiga bulan terakhir 2018 mencapai 3,94 juta ton. Dengan adanya data ini maka Indonesia secara keseluruhan memiliki potensi produksi beras sebesar 32,42 juta ton hingga akhir tahun.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, produksi beras hingga September sebesar 28,47 juta ton. Angka merupakan angka terbaru dan valid sesuai dengan kajian metode penghitungan metode kerangka sampel area (KSA).

"Produksi beras hingga akhir tahun, perkiraan produksi beras sebesar 32,42 juta ton. Masing masing Oktober hingga Desember sebesar 1,52 juta ton, 1,20 juta ton dan 1,22 juta ton," ujar Suhariyanto di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (24/10/2018).

Sementara itu, konsumsi beras Indonesia hingga Desember 2018 diperkirakan sekitar 29,57 juta ton. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan produksi beras Januari hingga Desember 2018.

"Dengan demikian, surplus produksi beras di Indonesia pada 2018 diperkirakan sebesar 2,85 juta ton," jelas Suhariyanto.

Meskipun terdapat surplus, namun jumlah produksi ini bukan merupakan stok yang telah diserap oleh Badan Urusan Logistik (Bulog).

Produksi ini masih ada di petani dan tidak bisa disebut sebagai beras cadangan nasional. "Ada surplus beras, tapi ini tersebar di petani," tandas Suhariyanto.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com