Harga Beras Dipastikan Stabil Hingga Akhir Tahun

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memperkirakan harga beras terus stabil hingga akhir tahun ini. Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga Senin (1/10) tercatat sebesar 2,8 juta ton. Angka ini mencakup stok dari serapan domestik sebanyak 1,5 juta ton.

Direktur Pengadaan Bulog Bachtiar memastikan, stok yang nantinya disalurkan untuk operasi pasar (OP) akan mampu meredam potensi kenaikan harga beras sampai masa panen 2019.

"Harga beras sekarang masih aman, beberapa daerah masih sekitar Rp 8.500 per kg untuk medium. Kami juga masih bisa menyerap gabah dari petani seharga Rp 4.070 per kg, dan serapannya kuat terutama di Sulawesi," tegas Bachtiar dalam keterangannya, Selasa (2/10/2018).

Di sisi lain, Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan padi dan Beras Soetarto Alimoeso mengatakan, harga Gabah Kering Panen (GKP) mengalami kenaikan wajar lantaran masih adanya pasokan di tingkat petani.

"Harga GKP masih aman. Belum terlalu mengkhawatirkan. Memang naik, karena beberapa pekan lalu masih Rp 4.600 per kg, tetapi kenaikan itu disebabkan oleh mulai turunnya pasokan di beberapa tempat setelah masa panen usai," ujar Alimoeso.

Sebelumnya, Perum Bulog menyatakan hingga akhir tahun tidak akan impor beras. Hal tersebut lantaran stok beras milik BUMN tersebut masih melimpah.

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, mengatakan, saat ini stok beras di gudang Bulog mencapai 2,2 juta ton. Itu pun sudah tidak mampu tertampung di gudangnya sehingga harus meminjam gudang milik TNI.

"Bulog punya cadangan banyak. Di gudang 2,2 juta ton. Kemampuan gudang kita 3 juta ton, tapi ada yang rusak dan lain-lain. Makanya kita sewa, pinjam gudang TNI," ujar dia di Pasar Kramat Jati.

Dia menuturkan, selain di gudang Bulog, stok di pedagang beras masih cukup banyak. Jadi tidak ada alasan bagi Bulog untuk kembali melakukan impor.

"Sudah nyata kita bisa beras dalam negeri banyak. Masyarakat sendiri dapat suplai dari pedagang ini banyak. Kemarin operasi pasar kita Rp 8.700, kita bersaing dengan yang Rp 8.200 (milik pedagang)," kata dia.

Oleh sebab itu, kata Budi, hingga akhir tahun pihaknya belum berencana untuk melakukan impor beras. Meski begitu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) hingga saat ini telah menerbitkan izin impor hingga 2 juta ton.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ingin Badan Pusat Statisik (BPS) dapat menyajikan data harga beras berdasarkan jenis. Ke depan, masyarakat memperoleh informasi jelas mengenai harga beras medium dan premium. 

"Sebenarnya pemerintah inginnya ini (survei harga beras) medium atau premium. Kalau begitu, buat kita lebih bunyi (jelas hasil surveinya)," ujar Menko Darmin di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Darmin mengatakan, selama ini survei BPS di 80 kota Indonesia hanya berdasarkan pada satu merek beras saja, bukan pada jenis.

Hal ini tentu menimbulkan persepsi berbeda, sebab beras dengan merek yang sama bisa saja memiliki harga jual yang berbeda di setiap daerah. 

"Lebih gawat lagi merek yang sama kotanya lain harganya lain. Ada juga mereknya kelihatan sama tapi dibedakan sedikit yang punya tapi intinya adalah kita melihat harga beras itu karena sangat ditentukan oleh mereknya. Saya tahu kenapa mereknya yang dipilih BPS karena sampelnya paling mudah," ujar dia.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, dengan menyediakan data harga beras sesuai jenis, masyarakat juga akan memperoleh informasi kualitas beras. Dia meminta hal ini dapat bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan. 

"Satu kualitas medium atau premium. Kedua tingkat pecahnya berapa persen. Bisa 15 atau 20 persen. Di masyarakat kita kalau harga beras sedang naik yang terjadi adalah kualitas itu tidak dijaga dengan baik. Berasnya jelek berasnya tidak terlalu bagus tingkat pecahnya 20 persen itu diatas standar," ujar dia.

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka