KEIN Pantau Pembangunan Infrastruktur di Papua

Liputan6.com, Jakarta Kelompok Kerja Pembiayaan dan Infrastruktur Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) melakukan kunjungan kerja ke Papua untuk melihat perkembangan pembangunan infrastruktur. Kunjungan kerja ini dipimpin Sony Harsono sebagai Ketua Pokja.

Kunjungan pertama adalah ke Pos Lintas Batas Negara dengan Papua Nugini di Skouw. Kunjungan untuk melihat bagaimana pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia dan PNG. Sejak diresmikan dengan fasilitas gedung baru pada 2017, lalu lintas kunjungan warga antar kedua negara meningkat dengan cepat.

Sony menuturkan, peningkatan aktifitas ekonomi warga terlihat dari adanya kenaikan yang melonjak kunjungan Warga PNG untuk berbelanja barang kebutuhan pokok, elektronik dan lainnya di Pasar Skouw.

Frans Imbiri, Petugas Pos Lintas Batas Skouw, menuturkan bahwa pasar dibuka 2 kali dalam seminggu. Transaksi dagang terus meningkat hingga mencapai total Rp 50 miliar di akhir 2017.

"Problem yang terjadi adalah kesulitan konversi mata uang PNG yaitu Kina ke mata uang hard currency lainnya. Ke depan perlu kerjasama antar otoritas keuangan di antara kedua negara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Daya tarik Skouw bukan saja memikat penduduk PNG, namun juga sudah merambah sampai warga Pasifik Selatan lainnya seperti Vanuatu dan Fiji," tutur dia, Kamis (1/11/2018).

Tim Pokja KEIN juga melakukan FGD dengan stakeholders lokal yang terdiri atas unsur akademisi yang diwakili Universitas Cenderawasih, Bank Indonesia, Kodam Cendrawasih dan Dinas Litbang propinsi Papua.

FGD membahas kemajuan pembangunan infrastruktur dan dampak ekonomi sosial bagi masyarakat Papua dan sekitarnya.

Menurut Joko Supratikno, sebagai Kepala Perwakilan BI Papua, percepatan pembangunan infrastruktur punya pengaruh penting terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama untuk sektor non komoditi tambang.

"Hal ini karena konektivitas yang makin baik dengan adanya perbaikan akses transportasi yang memudahkan transaksi komoditas pertanian, bahan bakar dan material untuk pembangunan. Hal ini juga penting dalam rangka meningkatkan kontribusi PDRB Papua dari sektor non tambang, yang saat ini jumlahnya masih tertinggal dari dominasi sektor tambang," jelas dia.

Tim Pokja KEIN juga melakukan kunjungan untuk melihat kemajuan pembangunan jembatan Holtekamp yang menghubungkan wilayah Jayapura ke Perbatasan Skouw.

Jembatan ini nantinya akan menghemat waktu perjalanan antar kedua wilayah tersebut menjadi hanya sekitar sejam, sehingga traffic di wilayah tersebut diperkirakan akan meningkat pesat.

Kondisi ini kemudian diperkirakan akan memicu aktivitas perekonomian, serta menciptakan kegiatan ekonomi baru.

"Hal yang patut dibanggakan adalah pembangunan jembatan ini sepenuhnya dikerjakan oleh anak bangsa. Mulai dari perencanaan gambar, fabrikasi, sampai dengan tahap konstruksi. Panjang total jembatan, termasuk penyambung darat mencapai hampir 2 km dimana bentang jembatan utama mencapai hampir 400 m. Fabrikasi dikerjakan oleh BUMN PT PAL dan Boma Bisma Indra. Sementara konstruksi dikerjakan konsorsium PTPP-HK- Nindya Karya. Total investasi pembangunan diperkirakan mencapai Rp 1,8 triliun," kata Toto Pranoto, Anggota Pokja yang mengikuti kunjungan ini.

Wilayah lain yang dikunjungi adalah pembangunan jalan Trans Papua di Wamena. Total trans Papua mencapai hampir 3.259 km, di mana sub jalan Jayapura- Wamena mencapai 585 km.

"Kami sudah menyaksikan jalan beraspal sudah mencapai 345 km. Ruas jalan yang sedang dikerjakan saat ini adalah trase Wamena-Nduga. Pihak Bina Marga sedang konsentrasi mengebut pembangunan ruas jalan tersebut sampai dengan setahun kedepan," lanjut Sony Harsono.

Diakui BI Papua, pembangunan jalan trans Papua ini meningkatkan aktivitas perekonomian warga. Hal ini terutama dapat dilihat dari meningkatnya transaksi komoditas pertanian.

Dalam kunjungannya, tim Pokja KEIN yang dipimpin Sony Harsono menyebutkan bahwa kunjungan ke Papua memberikan banyak input terkait progress pembangunan infrastruktur dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi -sosial masyarakat. Menurutnya, hal ini sangat penting sebagai input yang berguna bagi Pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan berikutnya.