Liputan6.com, Jakarta - Target Kementerian Pertanian (Kementan) dalam meningkatkan produksi padi, jagung dan kedelai (Pajale) terus mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Terbaru, dukungan itu mengalir dari Serikat Tani Nasional (STN).
Ketua Umum Serikat Tani Nasional, Ahmad Rifai mengatakan, pemerintah sudah berada di jalan yang benar dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan petani melalui produksi padi, jagung, dan kedelai. Target 119,8 juta ton pada 2019, kata Rifai adalah angka yang realistis dan harus mendapat dukungan banyak pihak.
"Selama ini, Serikat Tani Nasional selalu mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan target produktivitas," kata Rifai kepada wartawan,Minggu (16/12/2018).
Advertisement
Baca Juga
Rifai mengatakan, untuk memenuhi target tersebut, sebaiknya pemerintah menyiapkan cara atau percepatan dengan memberi modal dan teknologi kepada petani secara langsung.Â
"Target itu harus menggunakan taktik juga," kata dia.
Rifai mengakui, ia pun memiliki beberapa catatan pada program pemerintah. Namun, melalui beberapa kesempatan, ia secara langsung mendapat akses kemudahan layanan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
"Misalnya ketika kami kurang akses pasar, kami komunikasi sama Pak Amran, beliau langsung mengarahkan kami bertemu dengan A, B, C. Begitu juga ketika harga bawang petani kami di Bima turun. Ketika kami komunikasi dengan Pak Amran, beliau merekomendasikan untuk jumpa ini jumpa itu. Ya artinya pemerintah punya responsif yang baik soal pelayanan," pungkasnya.
Â
Lewat SDM, Kementan Ingin Capai Swasembada Pangan
Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menetapkan arah kebijakan pembangunan pertanian untuk periode 2015-2019 guna mencapai kemandirian dan swasembada pangan. Salah satunya terkait dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) pertanian.
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan, ‎kebijakan pembangunan pertanian nasional yang telah disusun tersebut secara umum bertujuan untuk meningkatkan nilai produktivitas, produksi dan nilai tambah.
Namun, guna mewujudkan hal ini, diperlukan pengaturan teknis yang salah satunya menyasar SDM pertanian agar berfungsi lebih optimal.
"Keterlibatan berbagai pihak juga dibutuhkan. Salah satunya adalah kolaborasi antara lembaga pendidikan yang ada pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan dengan mitra perguruan tinggi," ujar dia di Jakarta, Jumat 7 Desember 2018.
Kuntoro menyebutkan, dalam mempersiapkan SDM melalui jalur pendidikan, Kementan melibatkan mahasiswa dan alumni Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) serta mitra perguruan tinggi untuk melakukan pendampingan serta pengawalan capaian produktivitas pangan.
Program tersebut, juga berkoordinasi dengan instansi terkait di provinsi dan kabupaten maupun kota serta lembaga petani.
"Kolaborasi sudah berlangsung sejak tahun 2015-2018 yang melibatkan 34 fakultas pertanian, mitra perguruan tinggi, 6 Polbangtan di 17 provinsi," kata dia.
Kuntoro menyatakan, melalui pola ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai lumbung pangan dunia dan mengentaskan kemiskinan.
Program lainnya yang disiapkan Kementan terkait SDM adalah melakukan pengabdian masyarakat oleh dosen dan mahasiswa di kawasan perbatasan yang telah dimulai sejak 2017 bekerja sama dengan Akmil TNI serta BNPP.
"Dipilihnya wilayah perbatasan sebab juga wilayah sentral ketahanan pangan nasional. Diturunkan dan disiapkannya SDM Kementan di kawasan perbatasan juga berdasarkan visi misi Presiden Jokowi yang ingin menjadikan wilayah tersebut maju secara ekonomi," tandas dia.
   Â
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Â
Advertisement