Program Reformasi Birokrasi Mampu Hemat Anggaran Rp 41 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin menyatakan, program reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah ‎selama ini menghemat anggaran hingga Rp 41 triliun.

Syafruddin mengungkapkan hal itu saat menerima kunjungan silaturahim Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Sunanto beserta rombongan, hari ini.‎

"Saat ini kita sedang menjalankan program Indonesia Melayani tujuannya untuk membentuk birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan memiliki pelayanan publik berkualitas," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Menurut dia, Kementerian PAN RB telah membangun zona integritas pada unit kerja Kementerian dan lembaga.

Selain itu juga membuat mal pelayanan publik untuk mempersingkat waktu pelayanan bagi masyarakat. Rencananya dibangun 19 mal pelayanan publik di berbagai daerah pada 2019.

"Dengan beberapa program tersebut, negara bisa melakukan penghematan anggaran hingga mencapai Rp 41 trilliun," ungkap dia.

Syafruddin menjelaskan saat ini pemerintah sedang membangun kualitas sumber daya manusia. Tujuannya agar siap menghadapi tantangan yang ada.

"Banyak negara di dunia yang sudah mengakui perkembangan pembangunan kualitas SDM kita sangat baik," lanjut dia.

Saat ini, tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia adalah revolusi industri 4.0 dan Visi Indonesia 2045. Menurut dia, saat ini Indonesia sudah berada pada jalur yang tepat untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

"Tentu para pemuda termasuk Pemuda Muhammadiyah harus siap dan jangan salah langkah saat melewati tantangan yang ada agar Indonesia termasuk dalam lima negara berpengaruh pada tahun 2045," kata Syafruddin.

Di sisi lain, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) ini mengajak organisasi Pemuda Muhammadiyah untuk ikut menjaga demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia saat ini. 

"Saya sepakat dengan peran yang telah ditunjukan Pemuda Muhammadiyah dengan berada ditengah, karena begitu condong ke kiri atau ke kanan itu politik praktis, kepentingannya kelompok sudah bukan negara lagi," tegas Syafruddin.

Dia mengungkapkan, setiap orang dan organisasi kemasyarakatan berhak untuk berpolitik dan dijamin kebebasannya oleh negara. Namun, politik yang dijalankan harus berorientasi pada negara.

"Berpolitik boleh-boleh saja tapi harus berorientasi pada kemajuan negara dengan ideologi Pancasila," tandas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: