Jokowi Kaji Bentuk Menteri Khusus Investasi dan Ekspor

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mempertimbangkan pembentukan kementerian khusus investasi dan ekspor. Hal ini karena saat ini laju investasi dan ekspor belum terlalu cepat.

Gagasan ini diungkapkan Jokowi di hadapan ratusan investor dalam acara Peresmian Pembukaan Rakornas Investasi 2019 yang diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di ICE BSD, Tangerang Selatan.

"Saya sudah sampaikan di rapat kabinet minggu lalu, apakah perlu situasinya seperti ini perlu Menteri Investasi dan Menteri Ekspor khusus. Wong negara lain juga sama. Menteri khusus investasi dan menteri khusus ekspor. Dua menteri," ungkap Jokowi, Selasa (12/3/2019).

Persoalan investasi, ditegaskan Jokowi saat ini belum tumbuh sesuai harapan. Meski dirinya terus mendorong percepatan perizinan dan memangkas proses birokrasi, namun masih sering mendapat keluhan dari para investor.

Tidak hanya itu, Jokowi mengakui sebenarnya banyak investor yang datang ke Indonesia untuk menamkan modal. Kenyataannya, yang terealisasi tidak lebih dari 10 persen. Hasil kesimpulan, sampai saat ini masih ada persoalan yang terjadi di lapangan.

"Saya paling greget, kita tahu kesalahan kita, kita mengerti solusinya, kita mengerti jalan keluarnya tapi kita tidak bisa tuntaskan. Saya akan lihat alur mana yang masih tidak benar di titik tertentu. Dan saya akan temukan itu, tunggu saja," tegas dia.

Padahal, saat ini kondisi ekonomi Indonesia cukup stabil. Bahkan dari data BKPM, Indonesia menjadi tujuan favorit ke-4 di dunia bagi para CEO perusahaan multinasional.

Modal lain, lembaga pemeringkat internasional seperti S&P, Moody's dan Fitch menempatkan Indonesia sebagai negara layak investasi. "Kalau modal ini tidak kita manfaatkan, percuma," tegas Jokowi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, secara total ekspor Indonesia pada Januari 2019 mengalami penurunan 3,24 persen dibandingkan Desember 2018 dan Januari 2018 sebesar 4,7 persen (yoy). ‎Pada Januari 2019, ekspor Indonesia sebesar USD 13,8 miliar, sedangkan di Desember 2018 sebesar USD 14,3 miliar.

Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan, penurunan ekspor Januari 2019 tersebut disebabkan oleh menurunnya ekspor migas sebesar 29,3 persen, yaitu dari USD 1,74 miliar menjadi USD 1,23 miliar.

"Penurunan ekspor migas disebabkan oleh menurunnya ekspor hasil minyak 29,76 persen, menjadi USD 75,1 juta dan ekspor minyak mentah 77,25 persen menjadi USD 72,1 juta. Demikian juga ekspor gas turun 17,77 persen menjadi USD 1,08 miliar," ujar dia di Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Sementara ekspor nonmigas, lanjut dia, mengalami naik 0,38 persen, dari USD 12,5 miliar menjadi USD 12,6 miliar. Peningkatan ekspor nonmigas tersebut khususnya terjadi pada kelompok bijih, kerak dan abu logam sebesar USD 80,3 juta atau 37,8 persen. Sedangkan penurunan ekspor terbesar terjadi pada mesin-mesin dan pesawat mekanik sebesar USD 127,1 juta atau 22,42 persen.

Komoditas nonmigas lain yang mencatatkan peningkatan nilai ekspor yaitu bahan kimia organik sebesar USD 74,8 atau 32,12 persen, besi dan baja sebesar USD 51,3 juta atau 10,84 persen, kendaraan dan bagiannya USD 46,8 juta atau 7,7 persen, serta alas kaki USD 42,1 juta atau 9,85 persen.

Sementara komoditas yang mengalami penurunan selain mesin dan pesawat mekanik yaitu peralatan listrik USD 94,7 juta (12,81 persen, berbagai produk kimia USD 36,8 juta (11,06 persen), bahan bakar mineral USD 34,4 juta (1,76 persen) dan nikel USD 26,7 juta (41,04 persen).

"Jadi yang mengalami kenaikan yaitu ‎Biji kerak ekspor ke China dan Filipina; kimia organik ke China, Jepang dan India; besi baja ke China, Korea Selatan dan Taiwan. Yang turun itu mesin dan pesawat mekanik ke Jepang, Singapura dan Thailand serta mesi dan peralatan listrik ke Jepang, Singapura dan Amerika Serikat," tandas dia.