Prabowo Ingin Dongkrak Tax Ratio, Jokowi Sebut Bisa Bikin Shocked Economy

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyoroti soal kebocoran penerimaan negara. Menurut dia, KPK menyebut jika kebocoran penerimaan negara mencapai Rp 2.000 triliun.

‎"Masalah penerimaan negara ini sangat krusial. KPK menyebut seharusnya kita menerima Rp 4.000 triliun, tetapi hanya Rp 2.000 triliun. Ini berarti ada kebocoran Rp 2.000 triliun. Saya katakan Rp 1.000 triliun, tapi KPK nyatakan lebih," ujar dia dalam Debat ke-5 di Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Selain itu, Prabowo juga menyoroti soal turunnya rasio perpajakan Indonesia dari 16 persen menjadi Rp 10 persen. Penurunan rasio pajak ini dinilai membuar Indonesia kehilangan USD 60 miliar tiap tahun.

"Rasio pajak kita pernah mencapai 16 persen sekarang melorot menjadi 10 persen, kita kehilangan USD 60 miliar tiap tahun," ungkap dia.

Menurut Prabowo, Indonesia harus mencontoh Malaysia dan Thailand dalam meningkatkan rasio pajak menjadi 19 persen. Hal ini bisa dicapai dengan pemanfaatan teknologi informasi yang akan membuat penerimaan pajak menjadi lebih transparan.

"Malaysia dan Thailand tax ratio-nya mencapai 19 persen. Mereka laksanakan program information technologi, gunakan komputerisasi. Sehingga bisa naik 19 persen.‎ Dengan program informasi dan teknologi, rasio pajak kita bisa kembali ke 16 persen," tandas dia.

Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, menaikkan rasio pajak sangatlah tidak mudah karena jika dilakukan dengan tergesa-gesa maka bisa membuat Shocked Economy.

"Kalau ingin menaikkan tax ratio. Ada 5 persen kurang lebih dari GDP kita jumlahnya mencapai Rp 750 triliun. Jika itu ditarik dari pajak maka akan terjadi Shocked Economy," kata Jokowi.

Oleh sebab itu, ide yang Jokowi kemukakan adalah menaikkan rasio pajak secara bertahap atau gradual.

Langkah yang dilakukan adalah dengan membangun basis pajak. "Itu susah kita lakukan dari tax amnesty. Kita dapatkan income dari sana. Supaya tidak Shocked Economy," terang Jokowi

Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto menyatakan Indonesia harus mencontoh China dalam mengatasi masalah kemiskinan. Negeri Tirai Bambu tersebut dinilai berhasil menghilangkan kemiskinan dalam 40 tahun terakhir.

"Kita harus contoh China, dalam 40 tahun China menghilangkan kemiskinan. Kita harus berani belajar dari yang hebat. Saya tidak menyalahkan Pak Jokowi, ini kesalahan kita semua," ujar dia dalam Debat ke-5 di Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Prabowo mengungkapkan, Indonesia selama ini salah arah dalam membangun ekonomi. Ini yang harus segera dikoreksi.

‎"Jadi kembali lagi, saya terus terang saja, saya tidak menyalahkan Pak Jokowi. Ini kesalahan kita sebagai bangsa. Ini sudah berjalan belasan tahun tapi harus berani kita koreksi," kata dia.

Menurut Prabowo, bangsa Indonesia harus kembali berpegangan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya pasal 33 di mana seluruh kekayaan alam Indonesia harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Kita ini salah jalan, harus kembali ke UUD 45 pasal 33. Kita harus berani pembangunan industrialisasi, ciptaan lapangan kerja, lindungi petani, kita semua harus bertanggung jawab," tandas dia.