Investasi Jadi Bahan Debat Capres Beri Dampak Positif

Liputan6.com, Jakarta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyambut baik sektor investasi menjadi salah satu pembahasan dalam debat calon presiden dan wakil presiden kelima yang berlangsung Sabtu (13/4/2019) malam ini.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, pembahasan investasi dalam debat capres membuka perspektif tentang penanaman modal di dalam negeri.

 "Ya saya senang sekali karena menurut saya banyak perdebatan, banyak diskusi mengenai peran investasi, peran penanaman modal dalam menciptakan lapangan kerja, bagaiman kita bisa terinspirasi dengan kawasan dan dunia, bagaimana kita berhadapan dengan investasi internasional," kata dia di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/9/2019).

Menurut Thomas, pembahasan investasi dalam debat juga akan menunjukan manfaat investasi baik dari luar negeri dan dalam negeri.

"Jadi saya kira itu manfaatnya pesta demokrasi, bisa mempunyai sebuah diskusi publik mengenai peranan investasi baik yang internasional maupun domestik," papar dia.

Dalam ajang debat, dia pun memperkirakan akan ada pemaparan realisasi investasi, yang sudah dinikmati masyarakat Indonesia.

Investasi yang tidak hanya mengejar kualitas tetapi juga kuantitas, serta tidak hanya mengejar target juga memastikan investasi tepat sasaran meningkatkan penghasilan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.

"Tentunya kita semua ingin memastikan investasi yang direalisasi maksimal dalam menguntungkan masyarakat Indonesia," tandasnya.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, investasi asing di dalam negeri mayoritas dinikmati masyarakat Indonesia.

Kepala BKPM, Thomas Lembong mengatakan, ada investasi membawa dampak terciptanya lapangan kerja, bahkan sudah ada 10 juta lapangan kerja yang dibuka.

"Investasi ini juga salah satu penyumbang lapangan kerja yang sangat signifikan," kata Thomas di lokasi debat Capres dan Cawapres, Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). 

Thomas memastikan, mayoritas investasi asing yang ditanamkan selama ini pun dinikmati dalam negeri. Sedangkan keuntungan yang dibawa ke luar negeri hanya sebagian kecil.

"Begini, pada dasarnya dari USD 100 investasi yang masuk, katakanlah begitu. Biasanya hanya USD 5 dalam bentuk dividen yang keluar jadi sementara USD 100 itu tetap di dalam," tutur dia.

Dia menegaskan, segala bentuk modal akan tetap di dalam negeri. "Saya kira sangat jelas modal yang masuk, terutama yang berupa investasi tetap memang yang sifatnya tetap di dalam negeri," ujar dia.

Thomas pun menyebutkan, beberapa sektor yang telah ditanami modal asing adalah hotel, industri dan infrastruktur. Keberadaan investasi tersebut mayoritas dinikmati masyarakat.

Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) optimis investasi akan tetap tumbuh meski di tahun politik. Pada 2019 ini, BKPM menargetkan investasi sebesar Rp 792,3 triliun atau tumbuh 9,84 persen dibandingkan 2018.

Direktur Wilayah I BKPM, Agus Joko Saptono mengatakan, realisasi investasi di 2018 sebesar 94 persen dari target Rp 721,3 triliun atau sekitar Rp 677 triliun.

Meski Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada 2018 naik 25,3 persen yaitu sebesar 328,6 triliun dari Rp 262,3 triliun di 2017. Namun Penanaman Modal Asing (PMA) justru turun 8,8 persen yaitu sebesar Rp 392,7 triliun dibandingkan 2017 yang mencapai Rp 430,5 triliun.

"Memasuki semester II memang sudah ada indikasi turun karena nikai tukar rupiah yang terkoreksi dan trade war AS-China," ujar dia di Jakarta, Kamis, 7 Februari 2019.

Selain itu, lanjut dia, ada juga kekhawatiran terkait masuknya tahun politik sehingga membuat investor menahan investasinya. Hal ini merupakan siklus yang terjadi tiap 5 tahun atau jelang Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Tentu juga kita memasuki siklus di mana tahun politik selalu ada penurunan," tuturnya.

Namun demikian, Agus tetap optimis investasi bisa tumbuh di 2019. Pada tahun ini, BKPM menargetkan investasi sebesar Rp 792,3 triliun.

"Tetapi saya merasa ke depan positif, karena meski di siklus ini (tahun politik), pertumbuhan ekonomi masih 5,17 persen, dibandingkan 2014 yang sebesar 5,02 persen. Di 2019 kami masih optmis akan naik. BKPM juga tengah menunggu sesuai dengan disampaikan pada awal Maret pengelolan sistem OSS akan dilakukan di BKPM. Kami akan melakukan perbaikan sehingga OSS bisa dimanfaatkan dengan baik dan pro investor," tandas dia.