Tiket Pesawat Mahal Turunkan Pendapatan Daerah

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah kepala daerah mengeluhkan harga tiket pesawat domestik yang tak kunjung turun. Hal tersebut karena dampak kenaikan tiket pesawat mulai berimbas pada pendapatan daerah.

Terkait ini, pemerintah akan kembali membahas penurunan tarif tiket pesawat dengan Maskapai Garuda Indonesia pada Senin (13/5/2019). Pertemuan tersebut diharapkan sudah menghasilkan keputusan terkait penyelesaian polemik mahalnya harga tiket pesawat yang dikeluhkan masyarakat.

"Itu selain kontribusi ke inflasi tinggi, hampir semua kepala daerah mengeluh, karena destinasi sepi, hotel-hotel okupansinya jatuh sekali, bahkan ekonomi daerah destinasi. Mungkin yang masih terjangkau darat, orang pilih darat, tapi kalau yang enggak punya pilihan bagaimana," ujar Sekretaris Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso di Kantornya, Jakarta, Sabtu (11/5/2019).

Selain itu, kenaikan harga tiket juga berdampak pada penurunan aktivitas bisnis di sektor angkutan udara sendiri. Dia mengatakan di beberapa bandara yang dia kunjungi mengalami penurunan flight pasca kenaikan harga tiket pesawat.

"Orang berkurang sekali yang datang. Saya setiap ke bandara-bandara hampir semuanya flight-nya berkurang. Sekarang pertanyaan dengan tiket tinggi penumpang tinggal separo memang masih untung juga? Kan volume juga," jelasnya.

Susiwijono pun mengharapkan harga tiket pesawat dapat segera mengalami penurunan. Sebab periode arus mudik makin dekat.

"Janjinya Pak Menhub seminggu lagi kan, kita rapat Senin minggu lalu, janji Senin (13/5) laporan sudah final, kita sudah ingatkan sudah dekat Lebaran nih, saya saja sudah terlanjur beli tiket," jelasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com

Polemik mahalnya harga tiket pesawat masih bergulir. Keluhan terutama berasal dari masyarakat sebagai pengguna jasa maskapai yang terdampak oleh kenaikan harga tiket pesawat.

Sekretaris Menteri Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menuturkan, hal itu disebabkan karena selama ini masyarakat 'dimanjakan' oleh harga tiket murah.

"Iya, dulu perang harga sehingga harga enggak realistis semuanya," kata dia, saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Menurut dia, harga tiket murah yang dinikmati masyarakat selama ini merupakan harga yang tidak normal. Tidak normal dalam artian harga tiket yang rendah diberikan sebagai bentuk 'perang harga' yang dilakukan maskapai.

"Kan Bu menteri (BUMN), Deputinya ada, Garuda ada. Mereka bilang karena persaingan yang dulu harganya enggak wajar," tutur dia.

Oleh karena itu, dia mengatakan sesungguhnya saat ini tiket pesawat tengah bergerak kembali ke harga normal. Sayangnya, pengguna jasa pesawat terbang belum siap dengan kondisi tersebut.

"Sekarang begitu normal harga tiba-tiba tinggi masyarakatnya yang belum siap menyesuaikan itu," paparnya.

Menghadapi hal ini, Pemerintah sebagai regulator harus turun tangan dan menjalankan fungsi kontrolnya. Apalagi saat ini hanya ada dua maskapai besar yang menguasai pangsa pasar angkutan udara.

"Tarif itu sepenuhnya ada di Perhubungan, UU membolehkan. Sebenarnya kemarin menyadari otoritas ada di beliau, cuma lebih menghormati karena ini bisnis, apalagi maskapai BUMN menyerahkan ke market, begitu dibahas kemarin market yang mana dulu," kata dia.

"Kalau market posisinya tinggal dua grup itu, duopoli ya enggak bisa kita lepas dong, masyarakat yang rugi harus, ada kontrol. Kalau Garuda bikin price tinggi kompetitor cuma satu maka ikut, masyarakat tidak ada pilihan. Dua grup begitu Garuda tinggi ini mau memanfatkan situasi tinggi, sudah publik tidak punya pilihan," ujar dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com