Fokus Energi Bersih, Bali Larang Bangun PLTU

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali ingin seluruh listrik di Pulau Dewata berasal dari energi bersih dan ramah lingkungan. Tak ada lagi pembangunan energi fosil baik berbahan bakar batu bara maupun bahan bakar minyak (BBM) di Bali.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Gubernur Bali, I Wayan Koseter dengan Direksi PT PLN (Persero) pada pekan lalu. Aturan mengenai larangan pembangunan PLTU dan pembangkit BBM itu akan dituangkan dalam peraturan gubernur.

"Semua pembangkit bersih dengan energi baru terbarukan. Kalaupun fosil itu paling gas karena bersih," kata Supangkat Iwan Santoso, Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara PLN dalam diskusi media di Denpasar, Bali, Rabu (26/6/2019).

Namun masalahnya, potensi energi terbarukan di Bali sangat kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi listrik yang cukup tinggi.

"Ada juga yang bisa seperti pembangkit tenaga bayu atau panas bumi tapi itu potensinya kecil di sini," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

General Manager PLN Distribusi Bali, Nyoman Suwarjoni Astawa menyatakan, pembangkit ramah lingkungan yang bisa dibangun di Bali yaitu pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Saat ini PLN tengah melakukan lelang PLTS dengan total kapasitas 50 MW.

"Tapi PLTS ini tidak menambah kapasitas terpasang saat beban puncak itu terjadi karena dia kan bisa digunakannya siang," ungkapnya.

Kondisi ini harus segera dipecahkan. Sebab jika tidak Bali terancam mengalami krisis listrik di 2021.

Solusi yang ditawarkan PLN yaitu dengan membangun jaringan transmisi 500 kV Jawa Bali Connection. Melalui kabel listrik ini, Bali akan mendapatkan pasokan listrik dari Jawa yang kini melimpah.

"Direktur sudah menghadap Gubernur dan beliau setuju ini jalan. Proyeknya akan dilelang 2021 ditarget 2024 sudah selesai dibangun," harap dia.

Listrik menjadi infrastruktur penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, dan pemerataan industri, yang berdampak lanjutan bagi penciptaan lapangan kerja dan ekonomi daerah.

Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) Iwa Garniwa Mulyana mengatakan, kestabilan pasokan listrik merupakan kunci pertumbuhan industri modern yang akan memacu peningkatan perekonomian nasional.

"Saya melihat PLN lebih dari siap dalam upaya memenuhi kebutuhan dan pertumbuhan dunia industri. Pemerintah juga seharusnya mensinkronkan antara rencana industrial dengan kapasitas pasokan listrik yang sudah disiapkan PLN," ujar dia di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2019-2028, penambahan infrastruktur ketenagalistrikan yang direncanakan hingga 2028 mendatang antara lain pembangkit tenaga listrik 56.395 MW, jaringan transmisi sepanjang 57.293 kilometer sirkit (kms), gardu induk 124.341 MVA, jaringan distribusi sepanjang 472.795 kms, dan gardu distribusi 33.730 MVA.

"Kesiapan infrastuktur PLN sudah lebih dari cukup dalam upaya memenuhi pasokan listrik yang dibutuhkan industri modern," kata dia.

Sementara itu, Direktur Bisnis PLN Regional Sumatera Wiluyo Kusdwiharto mengugkapkan untuk mencapai target tersebut, PLN melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan mewujudkan sistem tenaga listrik Jawa-Bali (SJB), sebagai sistem interkoneksi terbesar di Indonesia.

Sedangkan untuk sistem kelistrikan di wilayah Sumatera, saat ini dalam tahap pembangunan interkoneksi dari Sumatera Selatan hingga Aceh. Awal 2019, PLN juga berhasil menyelesaikan dan mengoperasikan tiga proyek transmisi kelistrikan di Sumatera.

Saat ini dari Brastagi di Sumatera Utara hingga Kutacane di Aceh, sudah tersambung oleh jaringan transmisi listrik 150 kilo Volt (kV) sepanjang 110 kms yang ditopang dengan 345 tower. Untuk menambah keandalan listrik di Kutacane, PLN juga telah mengoperasikan gardu induk (GI) kapasitas 30 Mega Volt Ampere (MVA).

Selain itu, PLN berhasil menyambung transmisi listrik 150 kV sepanjang 65,8 kms antara Seputih Banyak ke Menggala, Lampung. Proyek lama yang sudah berumur 11 tahun ini resmi beroperasi per 29 Desember 2018 lalu.

"Penyambungan tersebut membuat transfer listrik dari Sumatera bagian selatan ke Lampung makin andal," ungkap dia.

PT PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) akan menyiapkan fasilitas pengisian energi kendaraan listrik dengan cepat (fast charging). Nilai investasi untuk setiap unit fasilitas pengisian energi mobil listrik tersebut mencapai Rp 1 miliar.

General Manager PLN Disjaya Ikhsan Asaad mengatakan, untuk mendukung penggunaan kendaraan terutama mobil mobil berbahan bakar listrik di Jakarta, PLN Disjaya terus memperluas sebaran Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU). Bahkan saat ini PLN Disjaya tengah menyiapkan fasilitas pengisian fast charging.

"Kami akan siapkan charger cepat untuk menghadapi penggunaan kendaraan listrik," kata Ikhsan, di Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Untuk setiap unit faslitas fast charging membutuhkan investasi Rp 1 ‎miliar. Sebagai tahap awal PLN Disjaya akan membangun 5 unit fast charging yang akan dibangun di kantor PLN Disjaya.

"Kita sedang lelang untuk dua unit di kantor, kita cari teknologi yang terbaik," tuturnya.

Ikhsan mengungkapkan, PLN Disjaya sudah berkoordinasi dengan pihak operator penyedia jasa transportasi yang sudah mengoperasikan kendaraan listrik untuk mengetahui kebutuhan fast charging.

"Kami koordinasi dengan Blue Bird mau di mana, kemudian juga untuk bus listrik TransJakarta. Kita siapkan fast charging," tandasnya.