Strategi Pemerintah Atasi Kebakaran Hutan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi kebakaran hutan. Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi yang diadakan di Kantor Kemenko Polhukam.

Menko Polhukam, Wiranto mengatakan pada tahun ini titik api yang terpantau jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu. Meskipun demikian, dia tidak merinci luasan dan jumlah titik api, serta perbandingan dengan tahun lalu.

"Pada tahun yang sama ternyata titik api itu lebih besar tahun lalu pada bulan yang sama. Walaupun di dukung dengan kondisi El Nino. Lebih kering lagi. Kebakaran hutan itu sebagian besar itu karena ulah manusia. Ladang berpindah, membuka lahan dengan membakar hutan, itu ternyata bagian terbesar dari kenapa terjadi kebakaran hutan," kata dia, di kantornya, Jakarta, Rabu (21/8).

Dia mengatakan pemerintah telah menyiapkan strategi baik dari kesiapan prosedur, pasukan pemadam, dan prasarana. Dalam rakor juga diungkapkan sejumlah tantangan serta upaya perbaikan yang harus dilakukan

"Ada beberapa poin untuk kita perbaiki. Pertama lawan dari kebakaran hutan yang paling efektif adalah hujan. Masalahnya beberapa tempat hujan belum turun. Bisa dibuat dengan hujan buatan. Tapi tergantung BMKG ramalan cuaca itu apakah ada awan," jelas Wiranto.

Jika hujan alam tak kunjung ada dan hujan buatan sulit dilakukan, maka upaya pemadam api dilakukan melalui water bombing. Saat ini sudah ada 37 armada helikopter untuk melakukan water bombing.

"Tadi kita katakan siap-siap kalau ada awan langsung hujan buatan dilaksanakan. Kemudian pengaktifan pasukan kebakaran hutan, Mandala Agni dari pemerintah daerah, TNI Polri juga disiapkan. Mudah-mudahan mereka bisa tetap siaga," imbuhnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Wiranto menambah, pemerintah pusat pun menghimbau pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan.

"Presiden sudah sampaikan arahan bahwa ini tugas daerah. Jangan hanya Tergantung pada pusat. Tugas para gubernur bupati yang punya daerah yang rawan kebakaran itu. Lebih aktif lagi. Mengaktifkan sumber daya untuk bisa menanggulangi api itu," ujarnya.

Beberapa Kementerian seperti kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan, lanjut dia, sudah membangun posko-posko untuk membantu proses penanganan dampak kebakaran kepada masyarakat.

"Kemudian Menteri Perhubungan menyiapkan re evakuasi kalau dibutuhkan. Sekarang belum. Dari Kementerian Luar Negeri sudah menyampaikan sementara ini belum ada protes dari negara lain, karena asap keluar perbatasan. Mudah-mudahan tidak ada," jelas dia.

"Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan pos-pos, shelter-shelter 16 posko dan 35 shelter di wilayah yang rawan kebakaran hutan untuk menampung masyarakat yang terganggu kesehatannya ditampung di situ," tandasnya.

Permasalahan asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tak dimungkiri bisa mencapai negara tetangga sebelah, yakni Malaysia dan Singapura. Bagi warga Singapura yang biasa menghirup udara segar, asap karhutla tentu mengganggu.

Namun, poin yang perlu diperhatikan adalah dampak asap karhutla itu menyasar penduduk setempat. Sebagian masyarakat pun mengalami infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).

"Yang paling menderita dari asap kebakaran hutan itu ya penduduk setempat. Bukan masyarakat Singapura dan Malaysia," ujar Advisor Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) Program Kebakaran Hutan dan Lahan Dedi Hariri dalam diskusi "Ongkos Kesehatan dari Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan 2019" di Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Walaupun begitu, Dedi mengakui, permasalahan asap memang ikut memengaruhi hubungan diplomatik antarnegara. Ada persetujuan terkait kabut asap lintas batas yang sudah diratifikasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam persetujuan kabut asap lintas batas, Indonesia berkomitmen meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan kabut asap lintas batas, terutama pada musim kemarau. Salah satu upaya yang dilakukan yakni pengelolaan lahan gambut agar tidak mudah terbakar dengan membuat sekat kanal.

Sekat kanal itu berfungsi mengatur tata kelola air dan kelembapan kawasan gambut. Cara ini untuk mengendalikan kebakaran.