KSPI Tolak Perluasan Jenis Pekerjaan untuk Tenaga Kerja Asing

Liputan6.com, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak perluasan jenis pekerjaan yang boleh diisi oleh Tenaga Kerja Asing (TKA). Asosiasi menganggap kebijakan ini berpotensi mengancam keberadaan tenaga kerja lokal.

Presiden KSPI Said Iqbal menilai, dengan membebaskan TKA bisa bekerja di berbagai jenis pekerjaan akan membuat pencari kerja lokal asal Indonesia kesulitan mendapat pekerjaan.

"Kebijakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan BAB mengenai TKA," kata Iqbal, Selasa (10/9/2019).

Dia menyatakan ada tiga pelanggaran yang bisa terjadi akibat dari penerapan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) tersebut. Pertama, TKA yang bekerja di Indonesia wajib didampingi oleh pekerja lokal.

"Selain itu, TKA juga wajib berbahasa Indonesia. Dengan adanya perluasan seperti ini, bisa saja terjadi TKA bekerja tanpa pendamping dari tenaga kerja lokal," seru Iqbal.

Kedua, ketika perusahaan menggunakan TKA maka harus terjadi transfer of job (perpindahan pekerjaan) dan transfer of knowledge (perpindahan pengetahuan). Dengan tujuan, ketika massa kontrak kerja si TKA sudah habis, posisinya bisa digantikan oleh tenaga kerja lokal.

"Jika pekerjaan yang bisa diduduki Tenaga Kerja Asing diperluas, maka perpindahan keahlian dan perpindahan pekerjaan tidak akan terjadi," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketiga, TKA yang bekerja di Indonesia tidak boleh unskilled worker (pekerja tidak terampil). Hal ini untuk memberikan proteksi terhadap pencari kerja lokal.

"Dengan adanya kebijakan ini, maka membuka peluang TKA unskilled worker mengisi posisi pekerjaan di Indonesia, sehingga kesempatan kerja semakin sulit didapatkan," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Iqbal, pihaknya meminta agar Permenaker Nomor 228 Tahun 2019 segera dicabut.

"Jika Permenaker ini tidak segera dicabut, buruh juga akan menyuarakan penolakan terhadap kebijakan TKA. Sehingga bisa saja, selain aksi di DPR RI, kami juga akan melakukan aksi di kantor Kemenaker," tegasnya.