Kepala BKPM: Kontribusi Terbesar Presiden Jokowi adalah Revolusi Pola Pikir

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong meyakinkan para investor agar tak perlu ragu berinvestasi di Indonesia. Sebab sudah cukup banyak perbaikan, terutama di sisi birokrasi sepanjang periode Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dia menegaskan ada cukup banyak kontribusi yang diberikan oleh masa kepemimpinan Jokowi. Namun, sumbangan yang paling besar dari mantan Walikota Solo tersebut adalah di sisi perbaikan mental aparat pemerintah.

"Kontribusi terbesar Presiden Jokowi di periode pertama adalah revolusi pola pikir. Pelayan publik seperti kami dulunya penguasa, sekarang kami menjadi pelayan," kata dia, dalam diskusi di ICE BSD, Banten (16/10/2019).

Dia mengakui dalam seturut pengalamannya sebagai birokrat memang ada jarak antara lembaga pemerintah dengan masyarakat. Baik untuk diakses maupun untuk diberikan masukan.

"Kami di diharapkan untuk melayani. Sebelumnya kami berjarak, dan sulit diakses, dan sulit dikritik oleh publik," ungkapnya.

Namun, dia menegaskan bahwa citra negatif tersebut perlahan diubah seiring dengan kebijakan presiden. Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial membuat perhatian dan pengawasan terhadap lembaga pemerintah terus ditingkatkan.

"Publik sekarang mengharapkan pelayanan yang baik. Jadi saya dapat katakan bahwa itu adalah keindahan dari demokrasi," imbuhnya.

Perbaikan mental tersebut, dia yakini akan terus dijalankan di masa pemerintahan kedua Jokowi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Dan kami (Pemerintah) tidak akan kembali ke belakang, dimana kami tidak melayani masyarakat. Itu sudah berlalu," tegasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang dicanangkan oleh Pemerintah telah dilakukan oleh berbagai provinsi di Indonesia melalui aksi nyata. Hal ini tercermin dari laporan provinsi yang disampaikan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) GNRM dengan Pemerintah Provinsi Se-Indonesia di Swiss Bellin Hotel Jakarta.

Salah satu provinsi yang menarik untuk dilihat dalam menerapkan Aksi Kerja Revolusi Mental adalah Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai Provinsi yang menjadi pilot project Revolusi Mental pada tahun 2016, khususnya Kota Palembang telah melakukan aksi nyata terkait dengan salah satu gerakan revolusi mental yaitu Gerakan Indonesia Bersih.

Walikota Palembang Harnojoyo memimpin langsung aksi bersih-bersih kali dan gorong-gorong. Selain itu, dengan ditunjuknya Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi host Asian Games 2018, maka hal ini memperlihatkan bahwa implementasi revolusi mental sudah berjalan dengan baik.

Provinsi lainnya juga tidak kalah menarik dalam menerapkan aksi nyata revolusi mental. Sebut saja Provinsi Jawa Barat. Aksi bersih-bersih Sungai Citarum menjadi salah satu sorotan pelaksanaan aksi nyata revolusi mental khususnya terkait dengan Gerakan Indonesia Bersih.

“Penerapan GNRM tidak perlu ribet-ribet. Pembersihan Sungai Citarum merupakan langkah nyata yang perlu diapresiasi, tidak perlu kajian yang rumit-rumit,” ujar Nyoman Shuida Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK.

Provinsi Jawa Barat juga melakukan aksi nyata terkait dengan Gerakan Indonesia Melayani dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan.

Dari timur Indonesia, langkah nyata implementasi revolusi mental juga dapat kita lihat di Provinsi Maluku. Pemerintah Provinsi Maluku menghadapi permasalahan pencemaran laut dari sampah plastik di Teluk Ambon. Sebagai solusi dan implementasi aksi nyata revolusi mental, Pemerintah Provinsi Maluku bersama kepolisian dan TNI melaksanakan bersih-bersih Teluk Ambon dari sampah plastik.

Selain itu, terkait dengan Gerakan Indonesia Melayani, Pemerintah Provinsi Maluku membentuk tim gabungan operasi pasar untuk menyelesaikan permasalahan inflasi daerah yang tinggi.

Beberapa provinsi di atas menunjukkan bahwa gerakan revolusi mental dapat dilakukan dari hal yang sederhana tetapi memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat. Secara khusus, memang tidak terdapat anggaran yang dialokasikan untuk program revolusi mental. “Revolusi mental bukanlah proyek, tetapi sebuah gerakan, maka dibutuhkan aksi nyata bukan anggaran,” jelas Nyoman.

Nyoman berpesan agar Gerakan Nasional Revolusi Mental dapat terus bergaung dan berdampak positif terhadap masyarakat, maka dibutuhkan sinergi dan komitmen dari pusat hingga ke daerah.

“Komitmen dan tindakan nyata dibutuhkan untuk memastikan Gerakan Nasional Revolusi Mental dapat berjalan dan berdampak positif pada pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat Indonesia,” pungkas Nyoman.

Hadir dalam rakernas ini, perwakilan 34 provinsi di Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sebagai Koordinator Gugus Tugas Daerah dan koordiantor gerakan lainnya yaitu Kemenko Maritim (Gerakan Indonesia Bersih), Kementerian Pendayaguan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Gerakan Indonesia Melayani), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Gerakan Indonesia Mandiri), Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Gerakan Indonesia Tertib), dan para sekretaris daerah provinsi.