Kepala BKPM: Skema Pendanaan Infrastruktur Harus Kreatif

Liputan6.com, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendukung langkah pemerintah untuk melakukan skema pembiayaan melalui Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia. Sebab langkah ini pun bertujuan agar tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Kepala BKPM, Thomas Lembong mengatakan, salah satu alternatif untuk mendorong pembangunan infrastruktur yakni dengan pendanaan yang kreatif seperti KPBU. Karena, apabila hanya mengandalkan APBN saja tidak akan cukup menutupi semua kebutuhan pembiayaan infrastruktur Tanah Air.

"Saya mau menekankan lagi, kebutuhan terhadap skema pendanaan kreatif (seperti KPBU) akan menjadi mendesak," kata dia di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Thomas menyampaikan, secara tren APBN saat ini sedang mengalami pengetatan. Apalagi target realisasi penerimaan perpajakan nasional juga diperkirakan akan terpeleset seiring dinamika perlambatan ekonomi global. Untuk itu, dibutuhkan pembiayaan alternatif lain seperti KPBU.

"Tren pelambatan ekonomi global akan semakin berat untuk APBN dan pendanaan," imbuh dia.

Sebelumnya, Thomas juga menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tidak tergantung pada APBN. Ini penting karena ketatnya APBN dan melesetnya realisasi penerimaan negara.

"Kondisi APBN cukup ketat. Per hari ini kelihatannya outlook untuk APBN 2019 itu kita mungkin kepleset dari dari segi target penghasilan pajak hingga Rp200 triliun," kata dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap harus melaksanakan pembangunan infrastruktur di periode kedua pemerintah. Mengingat pentingnya infrastruktur bagi Indonesia.

Mantan Menteri Perdagangan ini mengakui bahwa Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa pembangunan SDM akan menjadi fokus periode kedua. Namun, Thomas Lembong berpandangan pembangunan infrastruktur tetap diperlukan.

"Tentunya kita tidak bisa melamban, meskipun Presiden sudah mengumumkan fokus periode kedua human capital jadi dari keterampilan, vokasi sampai literasi," kata dia, di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (7/10/2019).

"Meskipun demikian, infrastruktur harus, bukan hanya jalan terus tapi bahkan kalau bisa diakselerasi lebih cepat," lanjut dia.

Dia menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur diperlukan sebagai modal untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Menurut dia, selama 5 tahun terakhir pemerintah gencar membangun infrastruktur.

"Meskipun kita sudah banyak kemajuan-kemajuan dengan tersambungnya jalan tol Transjawa, banyak perluasan dan modernisasi terminal di berbagai bandara, perpanjangan runway," ungkapnya.

Namun jika menilik posisi daya saing infrastruktur, Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan negara tetangga. "Kalau dilihat dari posisi saing kita dibandingkan negara tetangga kita masih belum sepenuhnya mengejar ketertinggalan. Jadi bandingkan misalnya Malaysia, Thailand, Vietnam," imbuhnya.