Jelang Pemerintahan Baru, Ini Setumpuk PR Kementerian Perdagangan

Liputan6.com, Jakarta - Pada Senin terakhirnya sebagai menteri, Enggartiasto Lukita memilih irit berkomentar ketika ditanya harapan untuk Menteri Perdagangan di periode kedua Presiden Joko Widodo. Ia secara sederhana menjawab tak ingin menggurui menteri yang meneruskan tugasnya.

"Dilarang menggurui," ujar Enggar di Hotel Grand Hyatt, Jakarta.

Enggar hanya berharap para menteri mengikuti arahan Presiden Jokowi. Begitu dilantik, sang Mendag baru dipastikan langsung mendapat perintah lugas dan sederhana dari Presiden Jokowi.

"Laksanakan arahan Bapak Presiden. Begitu dilantik pasti dapat arahan. Beliau memberikan command-nya, perintahnya, sangat jelas, sederhana kalimatnya," ucap Enggar.

Ekonom dan pengusaha mencatat bahwa kinerja Kementerian Perdagangan dalam periode lima tahun terakhir belum menuju arah positif. Secara sederhana, permasalahan berada di sisi ekspor-impor.

Semasa kepemimpinan Enggartiasto Lukita, inflasi memang berhasil terkendali dan Enggar berharap hal itu tetap terjaga baik. Akan tetapi, performa neraca dagang yang buruk menjadi tajuk utama berita di sepanjang 2019.

Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih menyebut Kemendag tak bisa sepenuhnya disalahkan terkait ekspor, sebab ada faktor dampak pelemahan ekonomi global. Gejolak global pun merupakan sesuatu yang tak bisa dikendalikan dari dalam negeri.

"Faktornya luar negeri, kan yang beli barang kita luar negeri. Mungkin kita promosi, tetapi keputusannya ada di luar negeri. Jadi ketika di luar negeri mengalami perlambatan ekonomi saat ini, khususnya China, otomatis permintaan mereka dari Indonesia juga turun," ujar Lana kepada Liputan6.com.

Lana yang juga ekonom Universitas Indonesia (UI) menyebut Kemendag sukses mengerjakan tugas penting sebagai pengendali harga. Pada tahun 2018, inflasi tercatat di level 3,13 persen dan tahun ini dipercaya tetap di bawah 3,5 persen.

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Executive Director Next Policy Fithra Faisal mengapresiasi berbagai perjanjian luar negeri yang dilakukan Kemendag, tetapi ia menjelaskan arah kinerja kementerian itu justru negatif dalam lima tahun terakhir.

Dua faktor yang disorot Fithra adalah kinerja neraca dagang yang buruk, bahkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal tahun menyebut defisit neraca perdagangan sebagai terburuk dalam sejarah. Kinerja ekspor terus jeblok dan pada bulan September lalu saja ekspor turun 1,29 persen dari bulan sebelumnya.

"Dilihat sepanjang lima tahun terakhir, itu buruk kinerjanya. Defisit neraca perdagangan melebar, kinerja ekspor juga tidak bisa terdorong cukup signifikan, saya rasa kinerjanya tidak bisa dibilang baik," ujar Fithra yang juga ekonom UI.

Lebih lanjut, ia berharap ada koordinasi kuat antara Kementerian Industri (Kemenperin) dan Perdagangan, sebab penurunan ekspor tak terlepas dari kinerja Kemenperin. Sayang, Fithra menilai kementerian itu juga bermasalah dan share manufaktur ke PDB merosot.

Fitra pun mendukung wacana kedua kementerian digabung menjadi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Kemenperindag) agar memunculkan koordinasi dan efisiensi. Ambil contoh Jepang yang sukses melakukannya lewat Kementerian Ekonomi, Dagang, dan Industri (Ministry of Economy, Trade, and Industri/METI).

Menteri BUMN Rini Soemarno sebelumnya pernah menjadi Menperindag di Kabinet Gotong Royong (2001-2004). Jusuf Kalla dan Luhut Pandjaitan juga pernah memegang jabatan itu di Kabinet Persatuan Nasional (1999 - 2001). Kementerian itu kemudian dipisah pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Fithra Faisal berharap ada sosok non-parpol yang menjadi pengarah Kemendag. Tiga nama yang ia jagokan sebagai Mendag adalah Mari Elka Pangestu, M. Chatib Basri, atau M. Lutfi. Mari dan Lutfi pernah menjadi Mendag di era Presiden SBY.

Fithra menyadari bisa saja ada kompromi politik yang menyebabkan politisi kembali menjadi Mendag, namun secara sederhana ia berharap yang dipilih bukan sosok asal-asalan. Pasalnya, menteri berkapasitas profesional diperlukan agar investor percaya untuk mengarahkan dana ke Indonesia

"Kalau pun ada figur parpol yang masuk lagi, saya rasa kalau itu bagian dari kompromi politik, ya sudah. Tetapi, jangan sampai orang yang ditaruh asal-asalan," tegas Fithra.

Menurut pandangan pengusaha, kinerja perdagangan Indonesia dalam lima tahun terakhir juga kurang mengesankan. Arah pertumbuhan ekspor yang rendah pun kembali disorot.

"Secara statistik lima tahun terakhir kinerja perdagangan Indonesia bisa dibilang stagnan pertumbuhannya, per tahun ekspor hanya meningkat sekitar 1,5 persen. Sementara pertumbuhan impor lima tahun terakhir malah lebih tinggi, sekitar 2 persen per tahun selama lima tahun terakhir," jelas Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani.

Meski demikian, Shinta menilai struktur impor masih produktif karena 75 persen - 80 persen merupakan bahan baku dan penunjang. Untuk ke depannya, Shinta berharap industri dalam negeri makin meningkat agar ekspor makin menarik dan terdiversifikasi.

Shinta juga menyambut positif wacana kehadiran pengusaha di kabinet baru. Sosok yang ia jagokan sebagai Menteri Perdagangan adalah Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani atau mantan Wakil Mendag Mahendra Siregar yang kini menjadi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat.