Ekonom Sebut Sudah Seharusnya Kemendag dan Kemenperin Digabung

Liputan6.com, Jakarta - Beberapa waktu lalu sempat tersiar kabar penggabungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kerja.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menyetujui hal tersebut. Menurutnya, persoalan industri dan perdagangan tidak bisa dipisahkan.

"Perdagangan dan perindustrian jalan terpisah itu sangat merugikan sekali. Dimana-mana di semua negara, industri itu jadi ujung tombak. Sehingga kebijakan perdagangan terutama perdagangan internasional harusnya bersifat suportif," ujarnya di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Piter mencontohkan, jika pemerintah ingin fokus ke industri otomotif, maka kebijakan perdagangan internasionalnya harus bisa melindungi industri otomotif. Entah itu dengan membebaskan bahan baku yang masuk atau melarang pesaing beroperasi di Indonesia.

Saat ini, lanjut Piter, keran kebijakan perdagangan seluruhnya terbuka. Dampaknya, industri melemah dan terancam mati.

"Jadi yang dibutuhkan itu sinergi. Sinergi itu mudah dilakukan kalau digabungkan (kemendag dan kemenperin). Tapi yang ditakutkan, apakah dengan menyatukan badan saja cukup? Takutnya meskipun sudah digabungkan, otaknya masih jalan sendiri-sendiri," tutur Piter.

Meski demikian, Piter mengatakan penggabungan ini bisa jadi langkah awal yang baik. Tapi, pemerintah juga harus bisa menjamin adanya keterikatan chemistry antara dua lembaga.

"Saya maklum kenapa digabungkan. Kita ini sulit koordinasi. Apalagi dia diposisi kementerian yg berbeda. Harapannya jika sudah dibawah satu kementerian jadi lebih mudah bersinergi," tutupnya.

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang meramu-ramu siapa saja orang yang akan dipilih untuk mengisi Kabinet Kerja Jilid II. 

Merespon hal ini, Ekonom Faisal Basri meminta Presiden Jokowi untuk kembali menggabungkan kembali Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan sebagai satu lembaga. Hal ini untuk mendukung iklim usaha dan perekonomian Indonesia.

"Saya kok melihat, seolah-olah ada tembok tebal antara kemenperin dan Kemendag. Barangkali sudah saatnya digabung kembali," kata dia, dalam diskusi, di Jakarta, Rabu (17/7/2019). 

Dia pun mengharapkan agar nantinya setelah disatukan, Kementerian tersebut sebaiknya tidak dipimpin oleh tokoh dari partai politik, melainkan dari akademisi

"Siapapun yang memimpin jangan dari partai lah. Sekali-sekali dipegang akademisi lah. Kalau saya boleh sebut nama Chatib Basri paling cocok lah," ujar Faisal Basri.