Ekonom Pertanyakan Pembentukan Kemenko Maritim dan Investasi

Liputan6.com, Jakarta Dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk beberapa nomenklatur baru. Salah satunya peleburan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Kementerian yang saat ini berada di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Pandjaitan tersebut ditugasi Jokowi untuk meningkatkan investasi di bidang energi dan petrokimia.

Ekonom Bhima Yudhistira mempertanyakan pembentukan Kemenko Kemaritiman dan Investasi yang menurutnya agak dipaksakan. Sebab kemaritim dan investasi merupakan dua bidang yang berjauhan.

"Ini cukup membingungkan. Idealnya investasi ada di bawah Kemenko Perekonomian bukan di bawah Kemenko Maritim. Masalah koordinasi investasi kan berkaitan dengan isu perdagangan, keuangan dan BUMN. Jadi agak nggak nyambung ya menurut saya," tutur dia kepada Liputan6.com, Senin (28/10/2019).

Bhima menilai, seluruh bentuk investasi seharusnya berada di bawah koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang kini diketuai Bahlil Lahadalia.

"Susah juga. Namanya agak aneh ya. Semua investasi langsung kan harus masuk ke BKPM. Namanya juga Badan Koordinasi Penanaman Modal," kata dia.

Oleh karenanya, ia meminta Jokowi untuk serius menyoroti pembentukan Kemenko Kemaritiman dan Investasi. "Meskipun investasi dibidang maritim, ya tetap di bawah komando BKPM. Ini yang harus diklarifikasi pak Jokowi," tandasnya.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Asosiasi Perusahaan Hulu Migas Nasional (Aspermigas) menyambut baik pengangkatan Kembali Luhut Binsar Padjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kematiriman dan Investasi. Sebab ada harapan perbaikan iklim investasi.

"Kami mengucapkan selamat dan menyambut hangat atas terpilihnya Pak Luhut sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi," kata Ketua Umum Aspermigas John Karamoy saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Minggu (27/10/2019).

Mewakili pelaku usaha di sektor hulu migas dan kilang, John pun mengusulkan agar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi segera dapat membuat regulasi dan terobosan, yang berpihak pada peningkatan peran pelaku usaha di sektor ini.

Pengusaha siap membantu memberikan masukan, untuk mendukung program kerja yang dibuat Luhut pada sektor migas.

"Sebagai sumbangan asosiasi kami kepada pencapaian target nasional, dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara yang signifikan. Salam Sukses selalu," tandasnya.

Pada Pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama, Luhut memulai karir sebagai Kepala Staf Kepresiden Indonesia pertama pada tahun 2014 silam.

Hingga pada tanggal 12 Agustus 2015, Luhut ditetapkan oleh Presiden menjadi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebelum dipindahkan lagi menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada tanggal 27 Juli 2016.