Tak Punya Uang, 1 Pemkab Batal Buka Lowongan CPNS 2019

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengumumkan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 akan kehilangan satu instansi daerah yang memundurkan diri dari sistem perekrutan, yakni Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja melaporkan, dengan begitu tes CPNS 2019 untuk formasi pemerintah daerah (Pemda) hanya akan diikuti oleh 461 instansi saja dari sebelumnya 462 pemda.

Dia mengatakan, Pemkab Bangli menarik diri dari sistem seleksi lantaran tak kuat secara pembiayaan. "Namun satu kemarin ada dari kabupaten Bangli mengundurkan diri karena terkait dengan pembiayaan," ujar dia saat sesi konferensi pers di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Secara jumlah formasi, pria yang akrab disapa Iwan ini menyebutkan, akan ada total 197.111 formasi pada CPNS 2019. Angka tersebut terbagi ke dalam 37.854 formasi untuk 68 kementerian/lembaga, dan 159.257 untuk 461 pemerintah daerah.

Iwan menyebutkan, Kementerian PANRB belum final menetapkan jumlah formasi. "Untuk formasi CPNS 2019, total 197.111 formasi yang di pusat (kementerian/lembaga) ada 37.854 (formasi), yang sudah ditetapkan ada 37.425," paparnya.

"Kemudian di daerah, sudah kami tetapkan kurang lebih 114.814 di 462 Pemda. Tapi tadi dikurangin satu karena Kabupaten Bangli mengundurkan diri," dia menandaskan.

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah resmi menetapkan jumlah formasi yang akan dibuka pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 sebanyak 197.117 posisi. Seperti yang telah digaungkan sebelumnya, sistem perekrutan kali ini akan banyak menyediakan tempat untuk posisi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan.

Formasi guru yang ditempatkan di daerah akan menjadi posisi yang paling banyak disediakan pada CPNS 2019, yakni sekitar 60 ribu formasi.

Namun Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim menilai hal ini menunjukkan rendahnya keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan Indonesia.

Sebagai informasi, kekurangan guru pegawai negeri sipil (PNS) di sekolah negeri mencapai 1.141.176 sementara jumlah guru pensiun dalam kurun waktu 2020-2024 mencapai 391.644 guru sementara yang sudah pensiun di tahun 2017-2018 mencapai 90.287.

Bahkan 60 ribu formasi guru itu kemungkinan tak cukup mengganti guru pensiun tahun 2019 yang mencapai 62.759 guru belum termasuk yang berpindah tugas ke struktural, diangkat jadi kepala sekolah dan pengawas sekolah yang tak lagi memiliki kewajiban mengajar.

Seleksi CPNS 2019 ini tentu saja akan bertugas paling cepat pada 2020, sementara di 2020 jumlah guru pensiun mencapai 72.976 guru.

"Pemerintah pun hingga saat ini belum pernah tegas terhadap keharusan menempatkan guru PNS di sekolah-sekolah negeri dan masih membiarkan guru-guru PNS bertugas di sekolah swasta sementara kewajiban utama pemerintah di sekolah negeri belum dituntaskan. Jika melihat data-data tersebut, maka dimana keberpihakan pemerintah terhadap dunia pendidikan kita?," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Menurut Ramli, Menteri Nadiem Makarim harus berjuang ekstra keras terkait ketersediaan guru ini. Jika pendidikan Indonesia terus menerus dibiarkan dikelola oleh orang-orang yang status gurunya tidak jelas dan pendapatannya dibawah Rp 150 ribu per bulan, maka lompatan yang dijanjikan tak akan pernah terwujud.

Saat ini, lebih dari 1 juta tenaga pendidikan di Indonesia tak jelas statusnya dan tak jelas pendapatannya bahkan jauh lebih rendah dari pendapatan buruh kasar ata buruh bangunan.

Jika terkait data guru dan perbandingan siswa dan guru, 1 juta guru yang status dan pendapatannya tidak jelas ini akan digunakan sebagai 'data pemanis' tapi jika berbicara status dan pendapatan guru-guru ini diabaikan.

"Pengangkatan CPNS Guru ini kelihatannya membuat resah para guru yang statusnya tak jelas ini karena sangat berpotensi digeser oleh para CPNS tetapi semua itu tak perlu dikhawatirkan karena jumlah guru yang pensiun dan alih tugas saja tak cukup digantikan oleh CPNS 2019 ini," tandas dia.

"Jika Nadiem tak sanggup menuntaskan masalah guru, maka jangan pernah berharap pendidikan kita lebih baik. Apalagi masalah utama kita hari ini ada pada pendidikan dasar dan pendidikan vokasi atau kejuruan," tandas dia.