Indonesia Keluar dari Jebakan Kelas Menengah di 2036

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia diprediksi akan terbebas dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap pada 2036. Guna mencapai hal tersebut, pemerintah kini telah mempersiapkannya lewat pembangunan infrastruktur dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, Indonesia telah terlalu lama berada di posisi middle income trap selama bertahun-tahun.

"Concern saya, jika lihat data, pendapatan per kapita indonesa berada di antara USD 3.500-4.000 untuk beberapa tahun. Saya pikir ini lebih lama dari yang diperlukan. The rule of seven is not applied in indonesia. In the last five, maybe 10 year," tutur dia di Nusa Dua, Bali, Kamis (5/12/2019).

Namun, ia menambahkan, Indonesia saat ini telah memiliki modal kuat dalam bentuk populasi generasi muda yang besar. Oleh karenanya, Suahasil memperkirakan NKRI bisa keluar dari middle income trap pada 2036.

"Saat kita bicara middle income trap biasanya orang akan berpikir tentang pendapatan per kapita. Mungkin untuk bisa mencapai ke sana itu sekitar USD 9.000-10.000," jelas Suahasil.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Untuk mencapai target membawa Indonesia sebagai negara maju 2045, pemerintah disebutnya telah banyak berbenah dengan penguatan SDM dan membangun infrastruktur guna mendorong kelancaran konektivitas.

Berdasarkan paparan yang dibawakannya, Indonesia pada 2045 akan memiliki populasi sekitar 319 juta orang, 47 persen penduduk berusia produktif, 73 persen penduduknya tinggal di kota, dan 70 persen berpendapatan kelas menengah.

"Oleh karena itu, untuk hal tersebut, pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan penguatan SDM. Pembangunan SDM akan difokuskan pada kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan skill dalam berwirausaha," tandasnya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 mendatang berada pada kisaran 5,2 persen. Prediksi tersebut lebih kecil daripada target pertumbuhan ekonomi pemerintah tahun depan yang sebesar 5,3 persen.

Menurut perhitungannya, secara historis pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu minus dibanding target yang ditetapkan sebelumnya.

"Saya pikir 5,2 persen. Kami melihat laporan tahun lalu, secara asumsi makro itu tumbuh 5,3 persen. Ini tidak terlalu jauh, ini gap yang tipis," ujar dia pada The 9th AIFED di Nusa Dua, Bali, Kamis (5/12/2019).

Kondisi serupa turut terjadi pada 2019. Suahasil mengatakan, pemerintah kesulitan untuk bisa menggapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen sepanjang tahun ini. Hal ini lantaran adanya ketidakpastian global akibat perang dagang Amerika Serikat-China.

"Ini dibuktikan dengan kondisi ekonomi global. Sejak awal 2019, kita sulit mencapai 5,2 persen. Kita turun dari 5,2 persen ke (kisaran) 5,0 persen. Kita mencoba menjaga, tapi itu belum cukup," ungkap dia.

Kendati begitu, ia menyatakan perolehan tersebut masih menandakan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Berkaca pada pencapaian negara lain dan kondisi global saat ini, pencapaian 5 persen masih tergolong tinggi.

"Dua tahun lalu india 7 persen, sekarang india menuju 5 persen. Brexit tetap menjadi tantangan, perang dagang Amerika Serikat dan China juga masih jadi tantangan," terang Suahasil.

"Dengan 5 persen pertumbuhan ekonomi, para ekonom di ruangan ini pasti akan mengerti bahwa dengan apa yang terjadi di dunia, maka pertumbuhan 5 persen adalah angka yang tinggi," dia menandaskan.