Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan terjadi penurunan daya beli masyarakat Indonesia pada periode sebelum Ramadan dan Idul Fitri atau Libur Lebaran 2025.
Hal itu ditunjukkan pada hasil survei atas penjualan eceran di Tanah Air. Dilaporkan, Indeks Penjualan Riil pada Februari 2025 diprediksi turun 0,5 persen secara tahunan atau dari Februari 2024. Selain itu, penjualan eceran pada Februari juga diprediksi hanya tumbuh sedikit di angka 0,8 persen dari Januari 2025 atau secara bulanan.
Advertisement
Baca Juga
Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira juga melihat ada indikasi penurunan daya beli masyarakat yang signifikan. Dia menyebut, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang paling terdampak penurunan daya beli.
Advertisement
Angga mengutip analisis dari ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) penurunan pendapatan pada pedagang informal dan UMKM dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
"Selain itu, sektor ritel juga mengalami perlambatan,” kata Angga kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (28/3/2025).
"Peritel yang menyasar kelas menengah ke bawah, seperti Alfamart dan Indomaret, hanya mencatat pertumbuhan penjualan masing-masing sebesar 10% dan 4%, sementara Matahari Department Store mengalami penurunan penjualan sebesar 2,6%,” paparnya.
Angga menilai, hal ini ini menunjukkan tidak hanya kelompok ekonomi bawah yang terdampak penurunan daya beli, tetapi juga masyarakat kelas menengah dan atas yang cenderung menahan belanja. Adapun sektor jasa, termasuk perhotelan dan restoran, juga merasakan dampak negatif.
Angga menuturkan, penurunan itu menyusul pemangkasan belanja pemerintah untuk perjalanan dinas, yang berisiko memicu badai pemutusan hubungan kerja (PHK).
Apa yang Perlu Dilakukan Pemerintah?
Untuk mengatasi penurunan daya beli, Angga menyarankan, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret dan objektif, tanpa mengandalkan retorika atau manipulasi data.
Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan antara lain:
penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang Tepat Sasaran. Langkah ini salah satunya dengan mempercepat dan memperluas distribusi bansos, baik tunai maupun non-tunai, kepada masyarakat yang membutuhkan untuk meningkatkan daya beli.
Selanjutnya, Pemerintah juga perlu memastikan stabilisasi harga bahan pokok dengan memastikan kelancaran pasokan dan pengawasan distribusi untuk mencegah kenaikan harga yang tidak wajar menjelang Lebaran.
Advertisement
Perlu Menyiapkan Insentif hingga Pengendalian Inflasi
Angga juga menyarankan ada persiapan insentif bagi sektor yang terdampak penurunan daya beli, dengan memberikan insentif fiskal dan non-fiskal kepada UMKM dan sektor ritel untuk membantu mereka bertahan dan mendorong konsumsi masyarakat.
Cara lainnya, adalah dengan pengendalian inflasi. "Mengimplementasikan kebijakan moneter dan fiskal yang tepat untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, sehingga daya beli masyarakat tidak terus tergerus," ujar dia.
"Pemerintah harus menghadapi kenyataan bahwa kondisi ekonomi saat ini memerlukan tindakan nyata dan transparan. Mengabaikan atau menutupi situasi faktual hanya akan memperburuk keadaan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diambil," Angga menambahkan.
