Selain Garuda Indonesia, Ini Deretan Maskapai Bintang 5 di Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Garuda Indonesia kini tengah menjadi sorotan masyarakat terkait skandal penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton. Bahkan pelaku yang menyelundupkan yaitu Direktur Utama maskapai plat merah itu sendiri, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau yang disebut Ari Askhara.

Padahal, selama ini Garuda Indonesia menyandang predikat sebagai maskapai bintang 5 di dunia dari Skytrex. Bintang 5 ini merupakan predikat pelayanan terbaik di dunia. Tidak banyak maskapai di dunia yang memiliki status bintang 5 ini.

"Kasus-kasus tersebut menjadi cerminan nyata bahwa banyaknya pernghargaan yang dikantongi oleh beberapa BUMN selama ini, belum menjadi jaminan profesionalisme," kata Pengamat Ekonomi Economic Action Indonesia (EconAct) Ronny P Sasmita kepada Liputan6.com, Sabtu (7/12/2019).

Dikutip dari laman Skytrax, setidaknya hanya ada 9 maskapai di dunia yang berlabel bintang 5. Maskapai tersebut yaitu All Nippon Airways (ANA), Asiana Airlines, Cathay Pasific, Hainan Airlines, Qatar Airways, Singapore Airlines, Lufthansa, EVA Air dan Garuda Indonesia.

Penobatan Skytrax terhadap maskapai-maskapai tersebut berdasarkan hasil penilaian para penumpangnya. Peringkat bintang maskapai penerbangan diberikan setelah penilaian dan analisis mendalam tentang standar kualitas produk dan layanan maskapai, yang mencakup lingkungan onboard dan bandara.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Garuda Indonesia merupakan maskapai berlebel Bintang 5 dari Skytrax. Di dunia, lebel Bintang 5 ini hanya dimiliki delapan maskapai, yaitu All Nippon Airways (ANA), Asiana Airlines, Cathay Pasific, Hainan Airlines, Qatar Airways, Singapore Airlines, EVA Air dan Garuda Indonesia.

Lalu, dengan statusnya tersebut, mengapa Garuda Indonesia justru menjadi aktor dalam penyelundupan barang mewah seperti Harley Davidson dan sepeda Brompton?

"Kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson di Garuda adalah sisi gambar lain dari banyaknya kasus korupsi di tubuh BUMN. Kasus-kasus tersebut menjadi cerminan nyata bahwa banyaknya pernghargaan yang dikantongi oleh beberapa BUMN selama ini, belum menjadi jaminan profesionalisme," kata Pengamat Ekonomi Economic Action Indonesia (EconAct) Ronny P Sasmita kepada Liputan6.com, Sabtu (7/12/2019).

Ronny menegaskan, kasus Garuda Indonesia ini harus menjadi peringatan bagi Menteri BUMN Erick Thohir.

Menurutnya, jika korupsi dan kasus penyelundupan bisa terjadi, maka relasi patrimonial BUMN dengan aktor-aktor politik juga berpeluang sama untuk terjadi.

"Artinya, jika BUMN bisa menjadi ajang pemenuhan kepentingan pribadi direksi, maka BUMN pun sangat mungkin menjadi ajang pemenuhan kepentingan partai politik dan lembaga kekuasaan lainya, sebagaimana santer dibakarkan selama ini bahwa BUMN adalah ATM partai-partai," tegas dia.

Untuk itu, dirinya menyarankan kepada Erick Thohir untuk melakukan pembenahan BUMN secara keseluruhan.

"Jadi, sekedar pergantian SDM saja tentu tak cukup. Harus dilakukan pembehanan sistem, dan itu harus dimulai dari kementerian BUMN dan Deputi-Deputi yang membawahi BUMN-BUMN. Mekanisme rekruitmen direksi harus benar-benar menggunakan merit system dengan reward dan punishment yang jelas," terang dia.