Karyawan Garuda Indonesia Beberkan Kebijakan Kontroversi Ari Askhara

Liputan6.com, Jakarta - lkatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang mencopot Dirut Garuda Indonesia, l Gusti Ngurah Askhara Danadiputra. Pria yang akrab disapa Ari Askhara dicopot dari jabatannya karena tersandung kasus penyelundupan Harley Davidson di pesawat Garuda.

"Selama ini kinerja Ari Askhara di Garuda selalu kontroversi," kata Ketua Umum IKAGI Zaenal Muttaqin di Jakarta, Jumat (6/12).

Askhara kerap membuat kebijakan kontroversi yang merugikan banyak pihak. Mulai dari perusahaan, anak perusahaan, karyawan sampai masyarakat sebagai penumpang.

Kasus kontroversial yang dilakukan Askhara diantaranya  pemalsuan laporan keuangan tahun 2018 yang rugi menjadi untung. Lalu suguhan live music akustik di pesawat, pengalihan rute penerbangan London dan Amsterdam via Denpasar, larangan foto dan video dalam pesawat terhadap penumpang.

Zaenal membeberkan, Ari Askhara berlaku tidak adil pada karyawan dan awak kabin yang tergabung dengan serikat kerja IKAGI. Diantaranya menghentikan iuran anggota, mempersulit terjadinya Perjanjian Kerja Bersama (PKB), melarang terbang (grounded) para pengurus serikat pekerja, melakukan PHK tanpa dasar jelas beberapa awak kabin. Bahkan Askhara juga membentuk serikat pekerja tandingan untuk membela kepentingannya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Namun pencopotan Askhara dari jabatannya belum menyelesaikan masalah. Sebab masih ada pihak lain di jajaran direksi yang juga melakukan hal yang sama seperti Askhara.

"Masih banyak jajaran direksi yang  berupaya melakukan hal sama seperti Ari Askhara," kata Zaenal.

Dia berharap pengganti Akshara bisa bekerja lebih baik lagi. Terutama memperhatikan awak kabin seperti memberikan hak-hak yang selama ini diperjuangkan. Menjadikan IKAGI sebagai hubungan industrial yang saling melengkapi.

Zaenal juga meminta pengganti Akshara menghentikan serikat pekerja tandingan yang dibentuk secara ilegal tanpa dasar hukum yang sah.

"Kami berharap pimpinan direksi baru nanti bisa menghentikan serikat pekerja tandingan yang dibentuk secara ilegal tanpa dasar hukum yang sah,” pungkasnya.