Ibu Kota Pindah, Investor Asing Incar Gedung DPR dan Kementerian di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Barang Milik Negara Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan, mengakui bahwa saat ini sudah banyak investor asing yang melirik aset negara seperti gedung-gedung pemerintah di Jakarta. Keinginan para investor itu pun mencuat setelah adanya kabar pemindahan Ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Mereka selalu one step. Kawasan Tahmrin, Sudirman, Gatot Subroto (investor) sudah lihat. Tapi mereka belum nunjuk mekanismenya bagaimana. Karena gedungnya masih dipakai," ujar Encep di Kantornya, Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Salah satu investor bahkan sudah tertarik memanfaatkan aset gedung Dewan Pereakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berlokasi di Senayan. Kemendikbud dipilih lantaran lokasinya berdekatan dengan FX Sudirman sebuah kawasan pusat perbelanjaan.

"Ada yang katakan gedung DPR luas menarik, Kemendikbud juga berpotensi karena deket dengan FX Sudirman. Kalau digabungkan dengan FX Sudirman keren itu. Masih pengkajian karena mereka (investor) nunggu kepastian kapan jadi gak nih pindah," jelas dia.

Dia menambahkan, seluruh aset barang milik negara atau BMN yang ada di Jakarta sendiri secara total mencapai sebesar Rp 1.400 triliun. Pihaknya juga sudah memetakan mana-mana saja yang kemungkina bisa dimanfaatkan sebagai nilai tambah.

"Kita memanfaatkan mempertahankan aset yang ada di Jakarta. Apa itu masih dipake atau kita kerjasama dengan swasta sehingga kita ada penerimaan. Kita manfaatkan konsesni 30 tahun," jelas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 46.725 tanah barang milik negara (BMN) akan selesai disertifikatkan dalam tiga tahun mendatang. Upaya ini dilakukan agar pemanfataan lahan BMN menjadi lebih terkelola dengan baik.

Direktur Barang Milik Negara Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan, mengakui bahwa selama ini masih banyak BMN yang belum tersertifikasi. Akibatnya, risiko gugatan terhadap lahan BMN juga semakin rentan. Untuk itu, pihaknya mendorong agar lahan BMN tersertifikasi semua. 

Adapun hingga akhir 2019 pemerintah sendiri sudah berhasil melaksanakan sertifikasi tanah BMN sebanyak 28.197 bidang. Sementara untuk tahun ini ditargetkan bidang tanah disertifikatkan sebanyak 15.426 bidang.

"DJKN akan bereskan satu tahap sertifikasi seluruh barang milik negara bersertifikat. Dalam 3 tahun sampai 2022 seluruh BMN kita sertifikatkan. Ada 46.725 bidang akan sertifikatkan," kata dia Kantornya, Jakarta, Jumat (14/2).

"Kenapa lama? Kita buat sebuah gebrakan dari sejak lama kita selesaikan setengahnya sisanya kita akan selesaikan di dalam tiga tahun akan menantang. Ini kerjasama dengan BPN, Kemenkeu dan Kementerian Lembaga," sambungnya.