Kini Bayar Sekolah Bisa Pakai Aplikasi Ojek Online

Liputan6.com, Jakarta - Infra Digital Nusantara (IDN), startup di bidang keuangan dan pembayaran untuk institusi pendidikan, menjalin kerja sama dengan Gojek Indonesia. Dalam kerja sama ini layanan GoBills di Aplikasi Gojek bisa menjadi salah satu merchant pembayaran biaya pendidikan.

Saat ini, tercatat lebih dari 180 unit institusi pendidikan, dengan total 180 ribu siswa dari 14 provinsi di Jaringan IDN yang terdaftar di GoBills, mulai dari sekolah, madrasah, universitas, pesantren dan bimbingan belajar yang dapat membayar tagihan biaya pendidikan via Gobills.

COO Infra Digital Nusantara Indah Maryani menjelaskan, IDN akan bekerja sama dengan semua pemain di dunia pembayaran untuk bekerja keras mewujudkan inklusi keuangan untuk lembaga pendidikan. Dengan begitu, lembaga pendidikan menjadi self sustain dan dapat berkonsentrasi dalam pengembangan pendidikan di industri 4.0.

Banyak orang tidak menyadari jika mayoritas permasalahan sekolah justru permasalahan keuangan. "Sistem pembayaran biaya pendidikan metode cash dan laporan keuangan manual sering menimbulkan banyak masalah, terlebih jika terdapat banyak pos-pos pembayaran yang berbeda tiap siswa," jelas dia dalam keterangan tertulis, Rabu (19/2/2020). 

Diharapkan dengan adanya digitalisasi keuangan dalam institusi pendidikan dapat membantu sekolah untuk meningkatkan kualitas sekolah dengan efisiensi tugas administrasi, sehingga tenaga sekolah dapat difokuskan untuk menyelesaikan tugas sekolah yang lain.

Manfaat digitalisasi keuangan sangat dirasakan terutama dari sisi wali murid. Seperti yang dirasakan oleh Ernawati, salah satu wali murid SMK Madya Depok.

Ia mengaku dengan bergabungnya sekolah sang anak di Jaringan IDN, membuat Erna lebih mudah dalam membayar tagihan pendidikan anaknya, terlebih saat merchant Gobills di Aplikasi Gojek terhubung dengan Jaringan IDN.

“Sekarang bisa bayar kapan saja dan di mana saja. Apalagi sekarang ada Gopay, jadi tidak perlu repot keluar rumah untuk bayar,” tutur Ernawati.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan turut menyoroti kebijakan pembayaran SPP yang kini bisa melalui GoPay.

Anggota Komisi III Andreas Pareira mengingatkan Mendikbud Nadiem Makarim bahaya konflik kepentingan dalam kebijakan tersebut. Sebab, Nadiem adalah pemegang saham dan mantan CEO dari Gojek.

"Persoalannya, apakah ini tidak menjadi conflict of interest dari menteri yang notabene adalah pemegang saham dari bisnis online tersebut?" kata Andreas dalam keterangannya, Selasa (18/2/2020).

Andreas mengimbau agar Nadiem Makarim menjelaskan pada publik terkait kebijakan teranyar itu. "Saya kira pada aspek ini Mas Nadiem perlu menjelaskan kepada publik agar tidak menjadi isu dan polemik," ujarnya.

Politikus PDIP itu menyebut pembayara SPP via GoPay adalah bentuk meme yang menjadi kenyataan. Meski demikian, ia menilai tidak semua dari kebijakan itu buruk.

"Meme tersebut kemudian menjadi kenyataan. Lantas, apakah ini salah? Masuknya bisnis startup dalam sistem transaksi dalam dunia pendidikan ini seharusnya dilihat secara netral, bahwa GoPay atau jenis transaksi online yang lainnya hanyalah alat bantu untuk memudahkan lalu lintas transaksi agar lebih cepat, lebih mudah, transparan dan akuntabel," jelasnya.