Pengusaha Sambut Baik Kebijakan Hilirisasi Nikel Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengapresiasi kebijkan pemerintah dalam mendorong hilirisasi regulasi tata niaga nikel domestik. Hal ini pun didukung penuh oleh seluruh anggota APNI.

"Apresiasi tertinggi  APNI kepada pemerintah, terima masih yang sebesarnya kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Menerba) atas kebijakan terkait tata niaga nikel domestik  tersebut," ujar Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey Meidy di Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Pelaku usaha nikel Indonesia, kata Meidy, mendukung penuh kebijakan pemerintah. Menurutnya tata niaga nikel domestik sangat penting bagi pengusaha. 

Regulasi tata niaga nikel domestik akan terbit pada akhir Maret 2020. Diharapkan aturan itu akan mulai berlaku pada 1 April 2020.

APNI, sambung Meidy, akan mendukung seluruh aturannya. Selanjutnya APNI akan membantu pemerintah dalam menjalankan good mining practise.

"APNI memastikan akan menjalanakan good mining practise di tambang dan menindak tegas para pelaku tambang ilegal," kata Meidy.

APNI juga akan menjadi mata pemerintah dalam menjalankan pertambangan yang baik sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Selain itu APNI akan mendukung penuh Hilirisasi tersebut. APNI juga bertemakasih kepada Kemenko Maritim yang sudah membantu mengakomodir para Smelter untuk menerima regulasi tata niaga nikel domestik.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimis permasalahan defisit neraca pedagangan dan defisit neraca berjalan akan selesai dalam 3 tahun, jika program hilirisasi mineral khususnya nikel berjalan.

Jokowi mengatakan, ‎defisit neraca dagang dan nerca berjalan merupakan masalah yang bertahun-tahun belum bisa diselesaikan, meski kontribusi ekspor sumber daya alam dari pertambangan besar.

"Berkaitan dengan current account deficit dan defisit neraca dagang yang sudah bertahun-tahun tak bisa kita selesaikan, sulit kita selesaikan. Meski kita tahu ekspor tambang berikan kontribusi besar pada neraca dagang kita," kata Jokowi, saat menghadiri pemberian penghargaan IMA, di kawasan bisnis Sudirman, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Jokowi pun menginginkan, Indonesia tidak ketergantungan mengekspor mineral mentah, dengan melakukan hilirisasi mineral untuk menciptakan ‎barang setengah jadi hingga barang jadi.

‎"Sebab itu saya ajak, mengena pentingan hilirisasi. Saya ajak sore ini kita semuanya untuk memulai proses barang-barang tambang kita menjadi barang setengah jadi atau barang jadi," ujarnya.

Jokowi mengaku sudah menghitung, dengan menghentikn ekspor nikel dan mengolahnya di dalam negeri, akan memperbaiki defisit neraca perdagangan dan defisit neraca berjalan dalam tiga tahun.

"Kalau semuanya menuju pada hilirasasi dan industralisasi, barang jadi dan setengah jadi, syaa yakin tak sampai 3 tahun, semua problem defisit bisa diselesaikan hanya dalam waktu 3 tahun. Itu hanya satu komoditas saja. Yang namanya nikel," ujarnya.

Selain menguntungkan negara, pengolahan mineral di dalam negeri juga akan menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan kerja baru.

"Sehingga negara kita memiliki nilai tambah dan memiliki multiplier effect yang besar dan tentu saja penciptaan lapangan kerja yang dibutuhkan masyarakat," tandasnya.