UMKM Terdampak Corona Boleh Tunda Pembayaran KUR 6 Bulan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, dalam rangka mengatasi dampak virus corona, pemerintah mengupayakan kebijakan yang moderat.

Salah satunya, pemerintah telah siapkan Rp 6,1 triliun untuk penundaan pembayaran pokok dan bunga kredit usaha rakyat (KUR).

"Terkait dengan penundaan pembayaran pokok dan bunga KUR selama 6 bulan, anggarannya senilai Rp 6,1 triliun," ujarnya dalam video konferensi, Kamis (1/4/2020).

Dalam paparannya, Airlangga menyebutkan prioritas pemerintah terkait dukungan kepada Industri, dengan anggaran untuk mendukung dunia usaha sebesar Rp 70,1 triliun. Diantaranya, pajak Rp 52 triliun, Bea Masuk Rp 12 triliun, dan KUR 6,1 triliun.

Kebijakan tersebut, lanjut Airlangga, terkait dukungan untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui Stimulus untuk KUR. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha UMK

"Beban akibat penundaan bunga dan pokok KUR selama 6 bulan menjadi tanggungan Pemerintah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6,1 triliun," ujarnya kembali menegaskan.

Penundaan pembayaran akan diikuti dengan relaksasi ketentuan KUR sejalan ketentuan restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang menjadi bagian dari stimulus dampak virus corona.

Industri jasa keuangan menyambut positif kebijakan Otoritas Jasa Keuangan terkait kelonggaran atau relaksasi kredit/pembiayaan bagi debitur perbankan.

Hal ini termasuk UMKM dengan nilai di bawah Rp10 miliar, baik kredit bank maupun perusahaan pembiayaan yang usaha atau pekerjaannya terdampak pelemahan ekonomi akbat penyebaran virus Corona.

Relaksasi tersebut bisa berupa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan dan konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara yang berlaku sampai dengan maksimal satu tahun.

Ekonom BNI Ryan Kiryanto mengatakan, kebijakan stimulus dari OJK sangat bagus karena amat berguna untuk meringankan beban bank dan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur maupun untuk pengusaha ataupun masyarakat lain sebagai debitur di masa sulit seperti sekarang.

"Prinsipnya begini, suka cita dinikmati bersama, duka cita pun dirasakan bersama. Tentu kans bank meraup profit yang optimal juga terkendala karena debitur sedang mengalami gangguan usaha terkait pandemi covid-19 dan akibatnya secara eksponensial, varian maupun derivatif atau turunannya dari first round effect hingga mungkin sampai third round effects," ujar Kiryanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/4/2020).

Melalui relaksasi ini, harapannya sektor jasa keuangan dan dunia usaha mampu bertahan sambil menunggu tuntasnya tugas pemerintah menghalau wabah covid-19 secepatnya. "Harapan akhirnya perekonomian tidak jatuh lebih dalam karena bisa ditopang oleh sektor perbankan dan sektor riil," tandasnya.