Menteri Desa Prioritaskan BLT bagi Warga Bukan Penerima PKH dan Kartu Prakerja

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT memprioritaskan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga desa yang bukan penerima program PKH ataupun Kartu Prakerja yang juga bagian dari jaring sosial masyarakat yang terdampak wabah virus corona.

Sesuai arahan presiden Jokowi BLT di dibayarkan Rp 600 ribu selama tiga bulan, mulai April 2020.

"Sasarannya yaitu keluarga miskin yang kehilangan pekerjaan atau belum terdata di program keluarga harapan (PKH) dan kartu prakerja agar tidak dobel penerimaan jaring pengaman sosial," kata Menteri Desa PDTT, Abdul Halim dalam rapat kerja secara daring bersama Komisi V DPR RI, Selasa (21/4).

Menurut Menteri Abdul program BLT juga akan menyasar keluarga miskin yang anggota keluarganya memiliki penyakit kronis karena virus corona jenis baru ini berisiko memicu kematian bagi penderita yang memiliki penyakit berbahaya dibandingkan orang dengan kondisi normal. Oleh karenanya aparat desa diharapkan lebih jeli dalam menetapkan calon penerima program blt.

Untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, Abdul juga memberikan lampu hijau bagi tiap desa yang memperuntukkan dana desa untuk program bansos tunai maupun sembako.

Dengan syarat proses pendataan calon penerima berdasarkan data terpadu keluarga sejahtera atau BTKS yang terdapat di Kementerian Sosial.

Di samping itu, Kemendes membentuk tim relawan yang bertugas mengedukasi masyarakat terkait dengan penularan dan pencegahan virus corona. Tim ini dibentuk berdasarkan koordinasi beberapa lembaga terkait seperti Pemda, BNPB, rumah sakit dan Puskesmas setempat.

"Kami mendorong setiap desa membentuk relawan dengan berbagai kegiatan. Semua program itu senantiasa dikonsultasikan dengan pemerintah," jelas Abdul.