Cegah PHK Massal, Pengusaha Minta PSBB Dilonggarkan

Apindo meminta kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilonggarkan

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 11 Mei 2020, 20:45 WIB
Diterbitkan 11 Mei 2020, 20:45 WIB
PHRI
Ketua Umum PHRI, Hariyadi B.Sukamdani. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilonggarkan. Hal ini dilakukan agar dunia usaha tidak makin tertekan dan bahkan membuat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merumahkan karyawan.

"Kami usul PSBB dilonggarkan saja, tapi protokol kesehatan kita optimalkan. Pemerintah agar konsentrasi hanya ke fasilitas kesehatan saja dan memberikan fasilitas rapid test ke perusahaan," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani saat dihubungi dari Jakarta, Senin.

Menurut Hariyadi, tekanan besar bagi dunia usaha sudah tidak bisa lagi ditahan. Namun, di sisi lain, sudah tidak ada yang bisa dilakukan untuk membantu dunia usaha di saat seperti ini.

Ia menambahkan stimulus yang digelontorkan pun tidak berdampak besar bagi dunia usaha.

"Mungkin kemampuan pemerintah memang segitu. Jadi, pilihannya tidak ada selain melonggarkan PSBB, tapi pemerintah harus siap dengan fasilitas kesehatan," katanya.

Terlebih, saat ini banyak fenomena orang tanpa gejala (OTG) COVID yang dinilai harus jadi perhatian pemerintah.

 

Pengusaha Kesulitan

20161129- Kadin dan Apindo Angkat Bicara Dampak Aksi 212-Jakarta- Angga Yuniar
Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani (kiri) memberikan tanggapan terkait rencana Aksi 2 Desember di Jakarta, Selasa (29/11). Hariyadi berharap Aksi 212 berjalan tertib dan tidak mengganggu kegiatan usaha. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Meski mengaku banyak yang menilai kalangan pengusaha kerap disebut tak mau rugi, Hariyadi mengungkapkan hal itu terungkap karena pengusaha begitu kesulitan menghadapi kenyataan di lapangan.

Selain harus memikirkan karyawan, pengusaha juga dihadapkan pada biaya operasional hingga beban lainnya, padahal bisnis banyak terganggu dan bahkan harus berhenti.

"Orang juga butuh makan, pemerintah sanggup tidak memberi makan segitu banyak orang. Daripada saling menyalahkan, lebih baik kita jalan, tapi dengan penuh kehati-hatian," pungkas Hariyadi.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya